Kota Jambi, pemudakatolik.or.id – Tragedi maut yang merenggut nyawa Lawu Tri Angga, mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Jambi (Unja) di jalur Mendalo pada Rabu (11/3/2026) dini hari, menyulut reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat.
Tak hanya warga yang meradang, organisasi kemasyarakatan seperti Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Kota Jambi kini turut angkat bicara menagih komitmen Pemerintah Provinsi Jambi.
Insiden yang melibatkan truk bertonase besar di depan JNE Mendalo tersebut dianggap sebagai bukti nyata kegagalan perlindungan keselamatan publik di jalan raya.
Kondisi jalur pendidikan yang padat, gelap, dan berlubang kini disebut-sebut sebagai “medan pertaruhan nyawa” bagi puluhan ribu mahasiswa.
Ketua Pemuda Katolik Kota Jambi, Darwin Sijabat, menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kecaman keras atas carut-marutnya tata kelola transportasi logistik tambang yang terus memakan korban jiwa.
Ia menegaskan bahwa duka ini tidak boleh hanya berhenti pada seremoni belaka.
Dia juga menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas peristiwa tersebut.
Namun, dia berpendapat peristiwa tersebut adalah tamparan keras bagi pemangku kebijakan.
“Mahasiswa yang seharusnya membawa pulang gelar sarjana, justru harus pulang dalam peti jenazah. Kami menagih janji Pemerintah Provinsi Jambi, mana jalan khusus batu bara yang selama ini digaungkan?” tegas Darwin Sijabat dalam pernyataan resminya, Sabtu (14/3/2026).
Darwin menambahkan, percampuran kendaraan logistik besar dengan kendaraan masyarakat umum di kawasan padat seperti Mendalo adalah “bom waktu” yang terus meledak.
Ia mendesak Gubernur Jambi untuk mengambil langkah luar biasa (extraordinary measure) guna mempercepat infrastruktur jalan khusus tersebut.
Tuntutan dan Harapan Publik
Sebagai Ketua Pemuda Katolik Kota Jambi, Darwin Sijabat merumuskan empat tuntutan utama kepada pemerintah:
Evaluasi Total: Pengetatan jam operasional truk di kawasan pendidikan.
Transparansi: Kejelasan progres pembangunan jalan khusus batu bara.
Infrastruktur: Perbaikan lampu jalan dan pengaspalan di titik rawan (blackspot).
Ketegasan Hukum: Sanksi terberat bagi penyedia angkutan yang melanggar aturan.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jangan sampai ada ‘Lawu-Lawu’ berikutnya hanya karena kita abai demi kepentingan ekonomi sesaat,” pungkas Darwin.
