Perbaiki Kualitas Demokrasi, Pemuda Katolik Dukung KPU, Bawaslu dan DKPP

Pemuda Katolik Republik Indonesia mendukung KPU, Bawaslu dan DKPP untuk memperbaiki kualitas demokrasi pada Pemilu 2024. Apalagi Komisi II DPR bersama pemerintah, KPU dan Bawaslu telah menyepakati tanggal 14 Februari 2024 sebagai pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yakni Pilpres dan Pileg, sementara pada 27 November 2024 untuk Pilkada serentak.

Dengan demikian, pilihan politik telah ditentukan dan gong perhelatan demokrasi telah digaungkan, tetapi perlu disadari bahwa kompleksitas Pemilu Serentak 2024 masih berpotensi menyisakan banyak pekerjaan rumah, termasuk mereduksi makna daulat rakyat dan upaya mewujudkan keadilan Pemilu.

“Dari sisi teknis, Tahun Politik 2024 membutuhkan banyak petugas dan waktu penyelesaian per tahapan yang lama. Sedangkan dari sisi kualitas, potensi persoalan yang sama dengan Pemilu dan Pilkada sebelumnya bisa terjadi, sebab regulasi kepemiluhan tidak mengalami perubahan,” ujar Fritz Siregar, Anggota Bawaslu RI, dalam Seminar Kepemiluan bertema, “Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024, Beragam Kepentingan Satu Tujuan? di Jakarta pada 31 Januari 2022.

Fritz mengtakan bahwa kserentakan Pemilu merupakan respon atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Pemilu dan Pilkada adalah pesta demokrasi maka perbaikan kualitas demokrasi perlu terus dilakukan dengan kerangka hukum yang semakin tegas, kelembagaan yang semakin kokoh, dan instrumen keadilan elektoral yang didesain lebih komprehensif.

Khusus peran Bawaslu, Fritz menegaskan bahwa Bawaslu menjamin dan mengawal proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada agar dilakukan secara demokratis, berintegritas dan bermartabat. “Walau begitu, tantangan utama Bawaslu adalah fenomena black campaign, hoax, hate speech, rumors, bullying dan isu SARA. Selain itu maraknya fenomena politik uang dan mahar politik dalam setiap kontestasi politik dengan modus atau pola yang semakin canggih,” kata Fritz.

Pembicara lain yang menyoal potensi kecurangan adalah Loly Suhenty, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Loly yakin potensi kecurangan di Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 bisa terjadi dengan beberapa fenomena, misalnya pesta demokrasi ini diselenggarakan di tengah pandemi. Pemutakhiran data pemilih menjadi tidak efektif dan menambah beban penyelenggara jika tidak dilakukan dari proses awal. Dengan adanya banyak surat suara pada Pemilu dan Pilkada 2024 maka beban kerja penyelenggara Pemilu semakin besar.

Loly sepakat dengan pandangan konstitusi bahwa Pemilu dan Pilkada adalah untuk menghasilkan pemimpin yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan tujuan ini, Loly mendesak semua unsur Pemilu (pemilih, peserta, penyelenggara) memiliki aturan main yang disepakati bersama (electoral system).

Secara teknis, Loly mengusulkan adanya literatur kepemiluan bagi pemilih dan peserta; integritas data (pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa) agar publik mudah dan cepat mengakses literarur kepemiluan; serta mendorong partisipasi aktif kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya juga memperkuat pengawasan partisipatif.

Terkait potensi kecurangan pada Pemilu dan Pilkada 2024, Ketua Umum Stefanus Asat Gusma berharap agar badan penyelenggara Pemilu bisa memperbaiki kualitas demokrasi guna menghindari potensi kecurangan yang ada. Paling tidak, menurutGusma, Pemilu dan Pilkada tidak menjadi instrumen yang rapuh, juga agar tidak memudarnya keyakinan masyarakat terhadap terhadap pelaksanaan demokrasi atau prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

“Saya berharap adanya kontrol berjenjang antar penyelenggara Pemilu sekaligus juga menghimbau dengan tegas kepada seluruh penyelenggara baik KPU, Bawaslu atau DKPP untuk mengambil sikap netral dan bekerja secara profesional, tanpa kepentingan apapun,” ujar Gusma.

Sedikitnya 100 peserta yang terlibat dalam seminar yang diadakan secara online lewat platform Zoom. Kepala Bidang Pengurus Pusat Pemuda Katolik Bidang Politik dan Kepemiluan, Benny Wijayanto berharap para kader Pemuda Katolik bisa mengembangkan program-program kolaboratif selain mengawal Pemilu dan Pilkada 2024 juga ambil bagian di dalamnya.