SERANG, Rabu (29 Juli 2026) – Pemuda Katolik Komda Banten serta tujuh unsur organisasi kelompok masyarakat secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten, sebagai langkah strategis memperkuat sistem pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu dan demokrasi di Provinsi Banten.
Acara penandatanganan berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi Banten, mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai, dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Bawaslu Provinsi Banten.
Dalam nota kesepahaman ini, selain Pemuda Katolik Komda Banten pihak yang terlibat bersama Bawaslu Provinsi Banten meliputi: Kwartir Daerah Pramuka Provinsi Banten, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perisai Demokrasi Provinsi Banten, serta Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Provinsi Banten.
Kegiatan ini diselenggarakan dengan tema “Dalam Rangka Penguatan Pengawasan Partisipatif”. Melalui kerja sama ini, seluruh pihak sepakat untuk bersinergi melakukan sosialisasi aturan pemilu, pendidikan pemilih yang cerdas, pemantauan proses penyelenggaraan pemilu, hingga penanganan dugaan pelanggaran yang terjadi di masyarakat.
Ketua Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan bahwa kehadiran beragam elemen masyarakat ini menjadi kekuatan utama dalam menjaga integritas demokrasi. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Pengawasan pemilu yang andal membutuhkan peran seluruh lapisan masyarakat, mulai dari generasi muda, lembaga pendidikan, kelompok berbasis agama, hingga insan pers yang independen,” ujarnya dalam sambutan.
Dalam sambutannya Ketua Pemuda Katolik Komda Banten menegaskan kesiapannya dalam memberikan Pendidikan politik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong penyelenggaraan demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.
“Pemuda Katolik Komda Banten siap diberdayakan menuju Pemilu yang Jujur, adil dan Berintegritas serta Siap memberi edukasi kepada masyarakat umum khususnya umat katolik yang ada di Banten dalam partisipasi mensukseskan Pemilu di Provinsi Banten.” Tegas Arie.
Perwakilan dari unsur yang bekerja sama juga menyambut baik nota kesepahaman ini. Mereka berkomitmen untuk menjaga netralitas, menjunjung tinggi aturan hukum, dan turut mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu agar berjalan adil, jujur, dan akuntabel.
