Departemen Gugus Tugas Papua, Pengurus Pusat Pemuda Katolik menggelar webinar dengan tema “Peluang dan Tantangan Makan Bergizi Gratis di Tanah Papua” pada Sabtu (22/2/2025). Webinar ini membahas Program Makanan Bergizi (MBG), sebuah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka stunting, kemiskinan, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta kesejahteraan masyarakat.
Diskusi dalam webinar ini menghadirkan berbagai perspektif mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi MBG di Papua dan mendapatkan beberapa rekomendasi dan konklusi yang disepakati bersama antara lain:
- Pentingnya Pemberdayaan Sumber Daya Lokal
Keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua sangat bergantung pada pemanfaatan pangan lokal, yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memastikan kecocokan dengan budaya dan pola konsumsi masyarakat setempat. Peran LSM lokal dan komunitas setempat serta keterlibatan pelaku ekonomi lokal, seperti petani, peternak, dan UMKM pangan lokal , dapat memperkuat rantai pasok dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
- Pembelajaran dari Program Lokal yang Berjalan
Program MBG dapat mengambil inspirasi dari berbagai inisiatif lokal yang memiliki spirit yang sama, antara lain: Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang dikembangkan oleh Prof. Agus Sumule, dimana pendidikan dapat dikombinasikan dengan program pemenuhan gizi untuk mendukung perkembangan anak-anak Papua secara menyeluruh dan Program SARASEHAN (Sarapan Sehat Anak Sekolah) di Kabupaten Tolikara, yang telah membuktikan bahwa pemberian makanan sehat bagi anak sekolah dapat meningkatkan kehadiran, konsentrasi belajar, dan kesehatan siswa. Program ini juga menekankan pentingnya pangan lokal dalam pemenuhan gizi, serta melibatkan komunitas setempat dalam implementasinya.
- Sinergitas dan Keterlibatan OPD Daerah
untuk Efektivitas Program MBG
Keberhasilan program MBG tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat daerah. OPD yang berperan penting dalam mendukung keberlanjutan program ini meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Sosial, yang harus bekerja sama dalam perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program. Dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD juga diperlukan dalam hal penganggaran dan kebijakan regulasi, agar program ini mendapatkan dukungan penuh dan berkelanjutan, sehingga program MBG dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Papua.
- Evaluasi Keterlibatan Pihak-Pihak dalam Program MBG
Salah satu perhatian dalam implementasi program MBG di Papua adalah keterlibatan TNI, yang dalam beberapa kasus telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap peran dan mekanisme keterlibatan aparat keamanan dalam program sosial seperti MBG, agar program ini dapat berjalan dengan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis komunitas.
Sebagai alternatif, peran pengelolaan dan distribusi makanan bergizi sebaiknya lebih banyak melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, serta tokoh adat dan agama, yang lebih memahami konteks sosial dan budaya
Diskusi ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang antara lain Melkior NN Sitokdana, Ketua Departemen Gugus Tugas Papua; Dr. Jeanne Francoise, S.Hum., M.Si (HAN), Ketua Bidang Pertahanan Pengurus Pusat Pemuda Katolik; Dr. Ir. Agus Irianto Sumule, Dosen Universitas Papua ; Dr. drg. Aloysius Giyai, M.Kes, Tokoh Kerawam Katolik Papua; Ap Octoviaen Geraldus Bidana, S.Pd, MPA, Ketua ICAKAP & Kepala Dinas Pendidikan Pegunungan Bintang; Arif Riyanto Uopdana, S.T., Anggota DPR RI; Arianto Kogoya, SE, Anggota DPD RI; John NR Gobay, Calon Anggota DPRP Kursi Otsus Provinsi Papua.
Seluruh peserta diskusi sepakat bahwa pengelolaan program MBG di Papua harus melibatkan lembaga lokal dan mempertimbangkan kearifan lokal agar tidak timbul resistensi dari masyarakat. Mereka juga menekankan bahwa sebaiknya TNI-Polri tidak dilibatkan dalam pengelolaan program ini untuk menghindari potensi resistensi yang dapat menghambat keberhasilan program. Keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kolaborasi yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
