Pemudakatolik.or.id, Jakarta – Sebagai koordinator pelaksana dalam pencegahan stunting, BKKBN gandeng berbagai mitra kerja. Salah satunya Pengurus Pusat Pemuda Katolik.
Pada Juli 2022, BKKBN bersama Pemuda Katolik menandatangani MoU dengan fokus pada pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R).
“Program PIK-R memberikan manfaat besar bagi remaja dalam hal melatih kesadaran mereka akan pentingnya kesehatan reproduksi dan pentingnya perencanaan keluarga,” ujar Agustina Doren, Wasekjen Bidang Perempuan dan Anak PP Pemuda Katolik
Dalam program kerjasama dengan BKKBN ini, terhitung hingga awal tahun ini Pemuda Katolik bersama Forum Genre DKI Jakarta telah sukses membentuk kelompok PIK-R di SMPS Slamet Riyadi dan SMK Strada Jakarta yang disahkan dengan Surat Keputusan (SK) oleh sekolah masing-masing, dan saat ini sedang didampingi untuk pengajuan pengesahan dari pemerintah provinsi.
Tina, sapaan akrabnya, meneruskan bahwa pendampingan BKKBN dan Pemuda Katolik diharapkan membantu para remaja agar memahami pencegahan stunting dari hulu juga pembinaan ketahanan Remaja Generasi Berencana (Remaja Genre).
Dalam sosialisasi PIK-R itu ada beberapa indikator ketahanan yang disampaikan kepada Remaja Genre yaitu usaha menjauhi seksual di luar pernikahan, pernikahan usia dini, dan penyalahgunaan narkotika, serta kurangnya pengetahuan Remaja Genre tentang kesehatan reproduksi.
“Misalkan pernikahan usia dini dapat menimbulkan risiko karena belum matang alat reproduksi, kondisi fisik dan psikis belum siap, serta persoalan ekonomi. Maka wadah PIK-R menjadi program preventif terhadap persoalan ini,” sebut Tina sambil berharap remaja mampu melewati masa transisi pertumbuhan sehingga menjadi remaja yang kuat, sehat, mandiri dan berkarakter menyongsong Indonesia Emas.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP Pemuda Katolik Joe Sitohang menegaskan pemahaman dan penguatan soal isu stunting bagi Remaja Genre adalah program nasional Pemuda Katolik yang secara struktural akan didorong dari level pusat hingga daerah.
Pengurus tingkat provinsi diharapkan membangun komunikasi kepada BKKBN daerah, sedangkan pengurus kabupaten/kota diminta untuk komunikasi melalui kepala daerah masing-masing dengan membawa serta menjelaskan MoU antara Pengurus Pusat dengan BKKBN.
Joe Sitohang menambahkan, bahwa tidak menutup mata jika di lapangan tentu ada kendala yang muncul akibat situasi dan kondisi di daerah yang berbeda. Salah satunya antara lain keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemda atau BKKBN daerah masing-masing.
Hal ini yang sementara sedang dikoordinasikan terus dengan stakeholder dan lembaga terkait.
Namun, Joe menegaskan bahwa konsentrasi organisasi dalam isu penanganan stunting dan pembentukan kelompok remaja melalui program PIK-R ini harus tetap diupayakan dan dijalankan.
Dan saat Rapimnas bulan Mei nanti di Pekanbaru, program ini akan diassesment kembali ke daerah-daerah.
