Sorong, 13 November 2026 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya dan Pengurus Komisariat Daerah (Komda) Pemuda Katolik Papua Barat Daya resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang kerja sama pengawasan partisipatif Pemilu. Penandatanganan berlangsung pada Jumat (13/11/2026), bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Barat Daya, Pieter Jefry Baru, bersama jajaran pengurus. Sementara dari pihak Bawaslu hadir Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Farli Sampetoding Rego, serta Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Regina Gembenop dan Sofyan Saman.
Penandatanganan MoU ini menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi antara lembaga penyelenggara pengawasan Pemilu dengan organisasi kemasyarakatan kepemudaan, khususnya dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas di Provinsi Papua Barat Daya.
Pemuda Katolik Siap Menjadi Mitra Strategis Pengawasan Pemilu
Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Barat Daya, Pieter Jefry Baru, menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan bentuk komitmen organisasi untuk mengambil bagian secara aktif dalam menjaga kualitas demokrasi di Papua Barat Daya.
Menurutnya, pengawasan Pemilu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan keagamaan.
“Pemuda Katolik memandang bahwa demokrasi yang berkualitas tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya Pemilu secara prosedural, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat terlibat aktif dalam menjaga integritas proses demokrasi. Karena itu, kami ingin memastikan bahwa Pemuda Katolik tidak hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi, tetapi hadir sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang ikut mengawal Pemilu.”
Pieter menegaskan bahwa kerja sama ini harus diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan konkret, terutama melalui pendidikan politik, sosialisasi pengawasan partisipatif, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya politik uang, serta penguatan keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu.
“Papua Barat Daya sebagai provinsi baru membutuhkan fondasi demokrasi yang kuat. Kita tidak boleh membiarkan praktik-praktik yang merusak demokrasi tumbuh dan menjadi kebiasaan. Pemuda harus mengambil peran, membangun kesadaran kritis, serta mendorong politik yang bermartabat dan berorientasi pada kepentingan rakyat.”
Bawaslu: Pengawasan Pemilu Membutuhkan Keterlibatan Masyarakat
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Farli Sampetoding Rego, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen Pemuda Katolik Komda Papua Barat Daya dalam membangun kolaborasi bersama Bawaslu.
Ia menegaskan bahwa pengawasan Pemilu tidak dapat hanya mengandalkan kapasitas dan sumber daya kelembagaan Bawaslu. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam memperluas jangkauan pengawasan, mendeteksi potensi pelanggaran, serta membangun kesadaran kolektif untuk menjaga integritas demokrasi.
“Pengawasan Pemilu merupakan tanggung jawab bersama. Bawaslu membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kehadiran organisasi kepemudaan seperti Pemuda Katolik menjadi kekuatan penting untuk membangun kesadaran masyarakat agar ikut mengawasi setiap tahapan Pemilu.”
Farli berharap kerja sama yang telah disepakati tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi dapat diwujudkan melalui kegiatan bersama yang memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pengawasan partisipatif di Papua Barat Daya.
Memperkuat Pendidikan Politik dan Kesadaran Demokrasi
Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Regina Gembenop, menekankan pentingnya keterlibatan organisasi kepemudaan dalam membangun pendidikan politik dan kesadaran demokrasi di tengah masyarakat.
Menurutnya, organisasi kepemudaan memiliki jaringan sosial dan kedekatan dengan masyarakat yang dapat menjadi kekuatan dalam menyampaikan pesan-pesan pengawasan Pemilu.
“Pengawasan partisipatif harus dibangun melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat. Organisasi kepemudaan memiliki peran strategis untuk membantu menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam Pemilu, sekaligus mendorong masyarakat agar tidak takut dan tidak ragu berpartisipasi dalam mengawasi proses demokrasi.”
Ia berharap kerja sama ini dapat menjangkau kelompok-kelompok masyarakat hingga ke tingkat akar rumput, sehingga pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi konsep kelembagaan, tetapi benar-benar tumbuh sebagai gerakan bersama masyarakat.
Mendorong Pengawasan yang Aktif dan Berkelanjutan
Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Sofyan Saman, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Pemuda Katolik merupakan peluang untuk memperluas basis pengawasan partisipatif, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan demokrasi di daerah.
Ia menilai bahwa pengawasan partisipatif perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, penyebarluasan informasi kepemiluan, serta penguatan pemahaman mengenai bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu.
“Pengawasan partisipatif tidak hanya dilakukan ketika tahapan Pemilu berlangsung. Kesadaran untuk menjaga demokrasi harus dibangun jauh sebelum tahapan dimulai. Oleh karena itu, kami berharap Pemuda Katolik dapat menjadi mitra strategis Bawaslu dalam membangun budaya sadar demokrasi dan mendorong masyarakat untuk turut menjaga proses Pemilu yang berintegritas.”
Kolaborasi untuk Masa Depan Demokrasi Papua Barat Daya
Penandatanganan MoU antara Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dan Pemuda Katolik Komda Papua Barat Daya diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang berkelanjutan dalam memperkuat pengawasan partisipatif.
Melalui kerja sama ini, kedua pihak berkomitmen mendorong peningkatan pendidikan politik masyarakat, memperluas partisipasi pemuda dalam pengawasan Pemilu, membangun kesadaran terhadap bahaya politik uang, serta memperkuat peran masyarakat dalam mencegah dan mengawasi potensi pelanggaran Pemilu.
Bagi Pemuda Katolik Komda Papua Barat Daya, kerja sama ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi dalam menjalankan peran sosial dan kebangsaan, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan demokrasi yang sehat di Provinsi Papua Barat Daya.
Pemuda Katolik Hadir, Bergerak, dan Mengawal Demokrasi.




