Pemudakatolik.or.id, Nunukan – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Komisariat Daerah (Komda) Pemuda Katolik Provinsi Kaltara, Sabtu, (13/9/2025).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kaltara, Dispora Kaltara, Kadis ESDM Kaltara, Wakil Bupati Nunukan, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik, Wasekjen PP Bidang Kaderisasi dan Pelatihan, Ketua KNPI Kaltara, serta para camat se-Kabupaten Nunukan.
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menegaskan bahwa Rakerda menjadi momentum strategis untuk konsolidasi antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan. Menurutnya, forum ini harus mampu melahirkan program-program kerja yang komprehensif demi kemajuan Kaltara.
Saya berharap dari Rakerda ini lahir kajian dan program nyata yang mendukung percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kaltara, khususnya Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan atau Kabudaya,” ujar Gubernur.
Zainal juga menekankan pentingnya Pemuda Katolik sebagai mitra strategis pemerintah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Peran aktif organisasi kepemudaan, katanya, akan semakin memperkuat pembangunan daerah.
“Pemuda Katolik harus terus hadir sebagai bagian dari solusi, bukan hanya penonton. Dengan begitu, kesadaran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan akan semakin meningkat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Stefanus Gusma, menegaskan komitmen organisasinya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan. Ia menilai perjuangan DOB Kabudaya merupakan agenda bersama yang perlu disuarakan hingga tingkat pusat.
“Pemuda Katolik siap mendukung percepatan pembentukan DOB Kabudaya. Kami akan terus berjuang bersama pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan lain di bawah naungan KNPI agar aspirasi ini segera terealisasi,” tegas Gusma.
Ia menambahkan, kerja kolaboratif antar-Organisasi Kemasyarakatan Pemuda sangat penting, karena DOB Kabudaya bukan hanya soal pemekaran wilayah, tetapi juga menyangkut masa depan masyarakat perbatasan.
“Perjuangan ini tentu tidak mudah, tapi dengan kebersamaan, suara kita akan lebih kuat. DOB Kabudaya harus menjadi prioritas demi pemerataan pembangunan di perbatasan,” pungkasnya.*
