Pemuda Katolik Komcab Kota Kupang menyikapi fenomena sosial dengan menyelenggarakan kegiatan Diskusi Public mengangkat tem” Demokrasi Lokal di Persimpangan : Dari Rakyat ke DPR”.Aula Kantor DPD RI Nusa Tenggara Timur, 24 Januari 2026
Pemuda Katolik Komcab Kota Kupang menganggap mekanisme Pemilihan Kepala Daerah melalui DPR memiliki konsekuensi besar terhadap arah demokrasi lokal, terutama dalam konteks kedaulatan rakyat, akuntabilitas kepemimpinan, dan kualitas pemerintahan daerah.
Dalam Pemaparan Materi Dr. Rudi Rohi-Akademisi menegaskan Demokrasi lokal tidak boleh berhenti pada mekanisme pemilihan semata, tetapi harus terus dihidupi melalui partisipasi kritis dan kesadaran politik warga.
Lanjut Dr. Rudi Akademisi Undana Organisasi kepemudaan, masyarakat sipil, dan kaum muda memiliki peran strategis sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus penjaga rasionalitas publik. Diskusi ini menunjukkan bahwa demokrasi kita masih memiliki harapan, sepanjang rakyat tidak menyerahkan sepenuhnya kedaulatannya kepada wakil rakyat tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif.
Dalam kesempatan yang sama Dr. Mikhael Feka- Pakar Hukum menegaskan demokrasi lokal harus berjalan seiring dengan penegakan hukum dan kepastian aturan. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat terikat oleh mandat konstitusional untuk menyerap, memperjuangkan, dan mempertanggungjawabkan aspirasi publik.
lanjut Mikhael Feka Ketika hukum ditegakkan secara adil dan transparan, kepercayaan rakyat dapat dipulihkan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, etika politik, dan mekanisme pengawasan menjadi keharusan agar demokrasi tidak kehilangan arah.
Yohanes Jimi Nami-Pengamat Politik dalam kesempatan sama Secara politik, kita sedang menyaksikan demokrasi lokal berada di titik persimpangan antara idealisme dan pragmatisme kekuasaan. Relasi rakyat dan DPR harus dikembalikan pada prinsip representasi yang sesungguhnya, bukan sekadar simbol elektoral. Rakyat perlu terus bersuara, sementara DPR dituntut untuk lebih terbuka, responsif, dan berpihak pada kepentingan publik.
Lanjut Yohanes Diskusi ini menjadi pengingat bahwa demokrasi hanya akan hidup jika rakyat dan wakilnya sama-sama menjaga kepercayaan dan komitmen pada kepentingan bersama.
Demi Diskusi Public ini Pemuda Katolik menegaskan komintmen bahwa dalam mewujudkan Bonum Comune kita terus meningkatnya praktik politik transparan. Proses pemilihan yang berlangsung di DPR/DPRD membuka ruang tawar-menawar kepentingan antar elite politik, sehingga kepala daerah berisiko lebih terikat pada kepentingan partai atau kelompok tertentu dibanding aspirasi masyarakat luas.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan organisasi partai politik, lembaga kemasyarakatan, kelompok Cipayung, serta berbagai organisasi lokal. Kehadiran lintas elemen tersebut menegaskan bahwa demokrasi bukan semata urusan elite politik, melainkan proses bersama yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh warga.
