Ketapang, pemudakatolik.or.id – Bertempat di ruang Kepala Divisi Perancang Peraturan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, pengurus Pemuda Katolik Komcab Ketapang yang diwakili oleh Feri Hyang Daika selaku Sekretaris Komcab Ketapang, melakukan audiensi dalam rangka rencana kolaborasi kegiatan atau sharing program di bidang hukum.
Feri yang juga berprofesi sebagai lawyer menyampaikan kepada awak media bahwa maksud dan tujuan kedatangan ke Kantor Wilayah adalah untuk bersilaturahmi sekaligus audiensi perihal program kerja yang dapat dilakukan bersama.
“Ya, tadi kita diterima dengan sangat baik oleh Pak Ian (Zulianysah, red). Ada beberapa hal yang jadi pokok diskusi, salah satunya tentang UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku efektif per tanggal 2 Januari 2026”. Ini menarik dan juga penting karena dalam hukum itu ada asas fictie hukum. Asas ini berasumsi bahwa semua orang dianggap tau tentang hukum, padahal kan kenyataannya tidak selalu demikian. Apalagi ini 6 bulan lagi KUHP yang baru akan mulai dilaksanakan, mungkin masih banyak praktisi hukum dan juga masyarakat awam yang belum sepenuhnya atau bahkan tidak memahami tentang ini” timbasnya.
Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 2 Januari 2023 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang sudah 79 tahun digunakan sampai dengan saat ini.
Tentang sosialisasi keberlakuan UU No 1/2023, dalam audiensi tersebut Zuliansah juga menjelaskan bahwa Kanwil Kalbar tidak memiliki unit khusus yang menaungi perihal sosialisasi yang berkaitan dengan keberlakuan KUHP yang baru.
“Yang aktif melakukan kegiatan publikasi dan sosialisasi tentang KUHP yang baru itu yaitu Kemenkum (pusat), dimana ketua tim penyusunan KUHP adalah Wamenkum. Barangkali dengan latar belakang ini, akan lebih menarik apabila Pemuda Katolik Ketapang dapat berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dengan bersurat ke Menteri Hukum C.q Wamenkum agar berkenan menjadi Narasumber dalam kegiatan sosialisasi tentang KUHP yang baru kepada sasaran komunitas yang lebih luas“, tuturnya.
Lebih lanjut, Zuliansah juga menyampaikan bahwa saat ini Kanwil Kemenkum Kalbar selain mengintensifkan kegiatan pendampingan harmonisasi peraturan daerah, juga sedang mendorong penguatan akses masyarakat akar rumput terhadap keadilan melalui kegiatan pelatihan hukum yang dipersiapkan sebagai calon paralegal di Pos Bantuan Hukum.
