JAKARTA, TIMEX – Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Selasa, (2/4) kemarin, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengusut tuntas kasus penembakan empat tahanan di Lapasa Cebongan, Sleman, Jogjakarta, Sabtu, (23/3) lalu. Pemuda Katolik juga meminta agar keluarga korban yang ditinggalkan perlu disantuni. Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Agustinus Tamo Mbapa, kepada pers di Jakarta, kemarin. Dalam pernyataannya, Gustaf -sapaan akrab Agustinus Tamo Mbapa-, menyatakan peristiwa yang terjadi di Lapas Cebongan membuktikan kalau negara ini telah lalai melindungi rakyatnya dari kelompok-kelompok premanisme yang merusak tatanan keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, PP Pemuda Katolik mendesak agar Kapolri segera mengungkap kasus ini dan para aktor intelektual di balik pembunuhan ini diadili. “Presiden segera memanggil Kapolri dan Panglima TNI untuk koordinasi secara intens untuk mengungkap pelaku intelektual dan diproses hukum,” kata Gustaf lagi.Selain itu, dia juga meminta Komnas HAM agar fokus dan berani mengungkap pelaku pelanggaran HAM tersebut. Siapapun dalangnya perlu diungkap secara transparan. Dalam poin kelima, Gustaf menegaskan, karena ini adalah kelalaian negara, maka negara harus bertanggungjawab. Negara harus memberi santunan kemanusiaan bagi keluarga korban. “Negara harus memberikan santunan dan memberikan beasiswa kepada anak-anak korban yang sedang sekolah. Ini salah satu bentuk pertanggungjawaban negara,” tegas Gustaf. Terpisah, anggota Komisi I DPR RI, Tjahjo Kumolo, kepada wartawan di Senayan, kemarin, mengatakan, Komnas HAM harus berperan lebih besar dalam investigasi peristiwa di Lapas Sleman. Menurutnya, tim investigasi yang dibentuk TNI, Komnas HAM termasuk Polri, tidak boleh tumpang tindih. “Menurut saya, lebih baik masing-masing punya peran supaya tidak ada intervensi,” kata Tjahjo. Walau begitu, Tjahjo juga mendukung bila pemerintah membentuk tim independen atas kasus penembakan empat tahanan tersebut. “Kalau ada usulan lembaga independen sah-sah saja, sehingga fair libatkan pers, kalau internal TNI AD membuat investigasi dengan dugaan opini yang berkembang sah-sah saja,” ujarnya. Dia pun berharap, pemerintah mengambil langkah tegas dalam kasus ini dan harus transparan agar segera terungkap siapa dalangnya. Tak boleh lagi dibiarkan kasus seperti ini mengendap. Jika tidak, aksi-aksi seperti ini pasti akan terus terjadi. “Sudah berulang kali aksi main hakim sendiri terjadi di negeri ini. Pemerintah seharusnya tegas dan buktikan bahwa aparat negara ini masih berfungsi,” pungkas Sekjen PDIP ini.Pendapat lain disampaikan anggota Forum Advokat Pengawal Konstitusi (Faksi), Petrus Selestinus. Menurut dia, pemerintah tidak perlu lagi membentuk tim investigasi independen seperti yang diusulkan berbagai pihak. Peran penyelidikan kasus ini sudah ada di institusi Polri dan TNI. Oleh karena itu, pemerintah melalui Komnas HAM bersama dua institusi itu segera menjalankan tugasnya secara profesional menyelidiki kasus ini. “Kalau terlalu banyak tim investigasi independen semakin membuat kasus ini ruwet. Jangan-jangan akan ada upaya untuk mengaburkan fakta-fakta yang ada,” kata Petrus.Lebih lanjut, kata Petrus, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan sebagainya cukup ikut mengontrol dan mengawasi, sedangkan tugas-tugas penyelidikan diserahkan kepada institusi TNI dan Polri serta Komnas HAM. “Ada penyidik TNI dan Polri ditambah dari Komnas HAM silakan laksanakan tugas. Pemerintah tidak perlu lagi membuat tim penyelidik lain yang akan semakin mengaburkan fakta-fakta,” ujarnya. (sam/fmc/rsy)
Must Read
