Sunday, November 27, 2022

GT Papua PP Pemuda Katolik Bahas Konektivitas dan Keadilan Digital di Papua

Must Read

Departemen Gugus Tugas (GT) Papua Pengurus Pusat Pemuda Katolik bekerja sama dengan Papua Center (Pace) atau kini menjadi Unit Kajian Papua, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LP2SP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia melaunching buku berjudul “Konektivitas dan Keadilan Digital di Papua” pada Sabtu, 15 Oktober 2022 secara daring.

Dalam kegiatan launching tersebut Phillip Gobang, staff khusus Kementerian Kominfo Bidang Komunikasi Politik hadir sebagai keynote speaker. Dalam paparannya menjelaskan infrastruktur  TIK yang dibangun di Papua sejak 2015 sampai saat ini. Menurutnya pada Agustus 2021 Presiden Jokowi mendorong upaya bersama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Untuk itu,  Kementerian Kominfo menyusun satu peta jalan Indonesia digital 2021-2024 yang meliputi 4 hal strategis, yaitu: Infrastruktur Digital, Ekonomi Digital, Pemerintahan Digital dan Masyarakat Digital.  Terkait infrastuktur digital, melalui Kementerian Kominfo atau mitra seluler telah membangun infrastrutkur TIK di tingkat backbone melalui saluran kabel fiber optic 342000 KM, baik di darat maupun di bawah luat. Selain itu, ditingkat menenggah atau middle-mile melalui microwave link dan pemanfaatan 9 satelit untuk memastikan konektivitas internet di seluruh Nusantara. Kemudian ditingkat last-mile, melalui pembangunan BTS atau tower-tower Internet. Menurut data yang ada pada Kementerian Kominfo, sejak tahun 2015-2020. Pembangunan BTS di wilayah Papua seluruhnya telah di bangun 437 lokasi BTS, dengan rinciannya  di Papua Barat 224 BTS dan Papua 213 BTS. Dalam dua tahun terakhir dengan target pada pertengahan 2023 sedang dan akan dibangun 5204 lokasi BTS di seluruh wilayah Papua dari totalnya sekitar 7904 lokasi BTS di seluruh Indonesia, artinya sekitar 65% pembangunan infrastruktur digital atau 4.0 ada di wilayah Papua.   Selain itu, Kementerian Kominfo sedang membangun satelit multi fungsi atau Satelit Indoensia (Satria) yang diharapkan diorbitkan pada semester kedua tahun 2023. Satelit tersebut akan menghadirkan koneksi internet dengan kapasitas 2x 150 Giga Byte perdetik dan melayani 150000 titik layanan publik dan pemerintahan sampai wilayah desa seluruh Indonesia. Satelit tersebut tentu dimaksudkan menjangkau wilayah-wilayah yang secara geografis sulit dijangku selama ini.

Penulis Buku Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, Guru Besar  FISIP Universitas Indonesia menjelaskan inti sari dari buku tersebut. Buku tersebut berisi tentang Telaah Pembangunan konektivitas digital di Papua tahun 2019-2020), Pembangunan Papua dari masa ke masa, Indonesia menuju merdeka internet, Dinamika pembangunan dan pengembangan TIK di Papua, Realitas Kesenjangan Digital, Refleksi Kritis Kesenjangan Digital bagi agenda masa depan pembangunan di Papua, Pemanfaatan Palapa Ring dan Sarana ICT di Papua dan Peta Jalan Pemberdayaan digital untuk Papua. Argumen dalam buku tersebut intinya adalah pertama, Pembangunan infrastruktur adalah bagian penting dalam modernisasi kehidupan masyarakat. Namun demikian, pembangunan harus berpihak kepada golongan masyarakat bawah. Kedua, Digitalisasi adalah barang publik (public goods), harus disediakan merata dan terjangkau. Informasi buka semata komoditas komersial yang hanya dapat dijangkau terbatas oleh kelompok ekonomi kuat. Ketiga,  Kepentingan komersial sarana dijital harus diimbangi kapasitas untuk membangun literasi (dalam arti luas), menghindari semata kepentingan leisure (bersenang). Ketiga, Dalam konteks Papua, listrik dan jaringan menentukan kualitas jaringan dan Perlu ada Peta Jalan Pemberdayaan Dijital Papua.

Roberthus Yewen, S.Sos., M.Si selaku penulis kedua buku tersebut mengatakan konektivitas digital di Papua baru dibangun secara masif pada 10 tahun terakhir ini, sehingga konektivitas untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh warga Papua belum sepenuhnya terwujud. Roberthus Yewen yang adalah jurnalis Kompas ini mengatakan pembangunan infrastruktur di Papua harus melibatkan masyarakat lokal setempat agar tidak terjadi miskomunikasi. Sinergitas pihak Pemerintah, Pihak Operator dan Masyarakat perlu dibangun dengan baik agar masyarakat juga merasa memiliki tanggungjawab untuk menjaga infrastruktur yang dibangun.

Alferus Sanuari, SE,. M.Si, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pegunungan Bintang  sebagai penanggap dalam kegiatan tersebut mengatakan pembangunan infrastruktur Palapa Ring di Pegunungan Bintang didukung oleh masyarakat setempat sehingga semua berjalan lancer. Namun Ia juga menyinggung kualitas 4G yang di Kota-Kota dengan yang di Pegunungan Bintang sangat berbeda. Oleh karena itu, Ia mengusulkan konektivitas harus diimbangi dengan kualitas jaringan.

Gustaf Griapon, ST Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jayapura juga selalu penanggap dalam kegiatan tersebut menyoroti kualitas SDM Papua.  Menurutnya pembangunan infrastruktur IT di Papua harus dibarengi dengan penyiapan SDM asli Papua. Terkait ini butuh gotong royong dari semuah pihak, baik Pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi, Bisnis, Orang tua dll, agar masyarakat Papua cerdas dalam memanfaatkan peluang ketersediaan infrastruktur IT.  Kebutuhan literasi digital saat ini sangat urgent, oleh karena itu  Gustaf Griapon mengusulkan perlu ada dukungan dana dari sumber dana Otsus ataupun kucuran dana langsung dari Kementerian Kominfo kepada Dinas Kominfo di Kabupaten/Kota agar bisa melakukan roadshow literasi digital di setiap kampung-kampung orang asli Papua.

Musa Abubar selaku Jurnalis Senior Papua menyoroti pemutusan jaringan internet sejak 2015 hingga saat ini.  Menurutnya pemutusan internet sering dikaitkan dengan isu politik di Papua. Ketika politik di Papua semakin panas selalu ada pemutusan jaringan internet, hal tersebut sering membuat akses layanan pendidikan, bisnis dan pemerintahan terhambat. Selain itu, Musa Abubar juga mengusulkan perlu ada tenaga SDM lokal di setiap titik BTS yang dibangun agar kendala teknis yang kecil bisa dikerjakan oleh masyarakat sendiri. Sebab kadang hanya masalah kecil, masyarakat menunggu petugas berbulan-bulan.

Aldo Mooy selaku Relawan TIK menyoroti Pemerintah saat ini secara menggaungkan pembangunan infrastruktur IT di Tanah Papua tetapi tidak diimbangi dengan literasi digital bagi masyarakat asli Papua. Oleh karena itu, perlu ada program-program literasi digital yang tepat sasaran.  Menurutnya Gerakan literasi di Papua harus dengan hati, yaitu harus mendatangi mereka secara tatap muka dan mengajari mereka dengan sabar sampai mahir.

Melkior N.N Sitokdana, selaku Ketua Departemen Gugus Tugas Papua, Pengurus Pusat Pemuda Katolik dalam sambutan penutup mengatakan pihaknya menyelenggarakan literasi digital kepada pemuda Papua secara daring setiap bulan untuk membantu meningkatkan kualitas SDM Papua dalam bidang literasi Digital. Menurutnya pelatihan tersebut bagian dari Gerakan Pemuda Pengerak Literasi Digital atas kerja sama Kementerian Kominfo dan Pengurus Pusat Pemuda Katolik.* (Laporan GT Papua/MSD)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img
Latest News

Berjalan Bersama, Pemuda Katolik Cianjur Tanggap Bencana

Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Kabupaten Cianjur turut terjun untuk membantu penanganan bencana gempa bumi di Kabupatem Cianjur, Jawa...
spot_img

More Articles Like This