Login
or
Register

Pemerintah Dinilai Gagal Jamin Kaum Minoritas

May 26, 2015

Pemerintah Dinilai Gagal Jamin Kaum Minoritas

Sticky
0

6SOLO-Penghargaan Word Statesman 2013 dari Appeal of Consciense Fondation (ACF) yang diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Jumat (31/5) lalu menuai kritik. Uskup Agung Semarang Mgr Johannes Pujasumarta Pr yang menilai penghargaan itu tak tepat karena pada kenyataan kaum minoritas di Indonesia masih tertindas.

Penghargaan tersebut diberikan pada presiden sebagai pengakuan atas prestasinya dalam upaya internasional untuk memelihara perdamaian bersama dan adalah dorongan untuk meningkatkan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan kerja sama antar agama.

“Saya menyayangkan langkah Presiden SBY yang tetap menerima penghargaan itu. Padahal, banyak kalangan juga mengecamnya. Bahkan tercatat sudah ada 10.000 warga yang menyatakan protes,” kata Pujasumarta, dalam Seminar Budaya bertema Pancasila di Tengah-tengah Pluralisme Bangsa Indonesia yang digelar Pemuda Katolik Komisariat Daerah Surakarta, di Grha Solo Raya, Sabtu (1/6).

Dia menilai, sampai sekarang jaminan kebebasan belum dirasakan secara nyata. Dalam seminar tersebut, Uskup Agung juga mengutip surat dari Franz Magnis Suseno yang dilayangkan ke ACF. Selama ini, Presiden SBY belum pernah sekalipun menyatakan secara tegas bahwa kaum radikal harus menghormati kaum minoritas. Dia mencontohkan, tindak kekerasan yang diterima warga Ahmadiyah dan Syiah.

“Indonesia punya mimpi besar yang berinspirasi dari kearifan nusantara, Bhineka Tunggal Ika. Dan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi sekarang, Indonesia ini akan di bawa ke mana?,” kata dia.

Sementara Pengasuh Pondok Pesantren Al Mustofa, M Zailani Tamaka menyebut, keberadaan Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila justru makin tergerus pada era reformasi. “Ada dua hal penting yang hilang dalam reformasi, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila. Padahal dua unsur ini seperti dua sisi mata uang. Tak boleh kurang salah satu,” kata dia.

Menurutnya, dalam Bhineka Tunggal Ika mengajarkan pada warga tentang pluralisme. Artinya, ada rasa saling mengharga antaragama atau kelompok lain. Sementara Pancasila harusnya menjadi jaminan adanya kebebasan hak asasi manusia (HAM).

Pemerhati Hukum dan HAM, Handoyo Leksono pada kesempatan yang sama memaparkan naik turun Pancasila dalam perjalanan berbangsa dan bernegara. Dosen Fakultas Hukum UNS itu membaginya empat era.

“Ada masanya Pancasila dilupakan, disosialisasikan dan sengaja ditidurkan sejak Reformasi hingga sekarang. Ini yang memicu intoleransi di tengah masyarakat. Pancasila tidak cukup disosialisasikan tetapi harus dibudayakan.”

Sementara pembicara lainnya, Ketua Umum Pemuda Katolik, Agustinus Tamo Mbapa mengajak para pemuda menjadi pelopor sosok pemimpin Pancasilais. Artinya, Pancasila dijadikan sumber kekuatan moral dalam memimpin rakyatnya.

Dini Tri Winaryani

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*