Login
or
Register

Author Archives admin

December 25, 2018

Di Batam, Pemuda Katolik dan Banser Bersinergi Jaga Perayaan Natal

Batam-BerkatNews.com. Perayaan Natal tahun 2018 di Batam secara umum berjalan dengan aman dan lancar. Keamanan dan ketertiban perayaan besar umat Kristiani ini tidak lepas dari kerjasama semua pihak.

Salah satu lokasi perayaan Misa Natal yang sangat padat adalah Gereja Katolik Paroki Maria Bunda Pembantu Abadi (MBPA), Sagulung Batam. Mulai dari Malam Natal hingga Misa Hari Raya Natal umat memadati Paroki yang baru saja merayakan lustrum ke 3 (15 tahun) sebulan yang lalu ini. Untuk pengamanan di gereja ini, pihak keamanan dari Kepolisian dan TNI di-backup keamanan dari ormas pemuda yaitu GP Ansor yang menurunkan Banser dan Pemuda Katolik, serta tim pengamanan internal THS-THM.

Kapolsek Sagulung AKP Dwihatmoko yang turun langsung di lokasi mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen mengamankan seluruh gereja di wilayahnya. “Setiap Gereja terdapat 4 sampai 5 personel kepolisian yang ditempatkan menjaga keamanan dalam perayaan Natal,” ungkap Moko, Kapolsek yang masih kelihat muda dan energik ini di sela-sela diskusi dengan personil TNI Kopda Jamintar Manalu yang selama ini telah membackup keamanan di MBPA.

Kapolsek Sagulung, AKP Dwiatmoko bersama Anggota Banser dan Pemuda Katolik

Kapolsek Sagulung, AKP Dwihatmoko bersama Anggota Banser dan Pemuda Katolik

Sementara itu anggota Banser tampak menerjunkan 15 personilnya. Sdr. Dani, Komandan Banser yang ditugaskan malam itu mengatakan bahwa Banser sudah sejak lama selalu bekerjasama untuk pengamanan di gereja MBPA. “Ya benar, ini saya sudah yang ke empat kali bertugas di gereja MBPA ini…“, tambah Dani. Ia menambahkan bahwa sebenarnya Ansor/Banser kota Batam juga sedang ada kegiatan Ditlasar di Batu Ampar. “Sebagai tanggungjawab dan komitmen organisasi kami harus siap, kami baru saja dari Batu Ampar dan setelah pengamanan malam ini kami akan kembali ke Batu Ampar dan besok pagi kami harus di sini lagi dengan personil tambahan…“, ungkap Dani yang juga Komandan Ranting Tembesi. Hal tersebut juga dibenarkan Sdr. Cosmas Eko, Wasek Pemuda Katolik Cabang Batam. “Ya benar, rekan-rekan GP Ansor memang sedang padat kegiatan, sebelumnya ada pelantikan Rijalul Ansor PW Kepri dan esoknya Ditlasar di Batu Ampar sampai tanggal 25, oleh karena itu kita patut berterimakasih atas komitmen rekan-rekan yang tak mengenal lelah bekerja untuk siapa saja tanpa membeda-bedakan…”, tambah Cosmas.WhatsApp Image 2018-12-25 at 2.41.30 PM

Dari Pemuda Katolik pun sesuai arahan ketua komisariat cabang Kota Batam Naro Situmorang agar semua anggota dapat memaksimalkan penjagaan dan ketertiban perayaan Natal bersama ormas lain dalam koordinasi dengan aparat Kepolisian dan TNI.

Pastor Tony dari Kongregasi Scalabrinian yang memimpin Misa Natal sebelum berkat penutup menghaturkan terimakasih kepada pihak aparat keamanan TNI/Polri, GP Ansor, Pemuda Katolik, THS-THM dan Tim Keamanan internal lainnya.*

sumber : berkatnews

Sticky
0
December 25, 2018

Maskendari: Momentum Natal Tempat Untuk Menanggalkan Atribut Politik

Maskendari: Momentum Natal Tempat Untuk Menanggalkan Atribut Politik

Maskendari, Ketua Pemuda Katolik Komda Kalimantan Barat (dok.tribunnews)

Natal pun diharapkan menjadi ajang untuk bersilaturahmi dan meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama.

Maskendari pun sependapat, jika dalam kegiatan keagamaan seperti perayaan Natal, semua pihak khususnya yang terlibat sebagai peserta Pemilu 2019, bisa menanggalkan atribut politiknya. Termasuklah menghindari pemasangan alat peraga kampanye (APK) di kegiatan Natal.

Sumber : tribunnews

Sticky
1
Misa Natal di Gereja Katolik Paroki ST Yusup Dijaga Personel Kepolisian Hingga Ormas Pemuda Katolik
December 25, 2018

Misa Natal di Gereja Katolik Paroki ST Yusup Dijaga Personel Kepolisian Hingga Ormas Pemuda Katolik

Misa Natal di Gereja Katolik Paroki ST Yusup Dijaga Personel Kepolisian Hingga Ormas Pemuda Katolik

Suasana misa Natal di Gereja Katolik Paroki ST Yusup Pringsewu, Selasa 25 Desember 2018. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PRINGSEWU – Sekitar 500 jamaat sudah berkumpul di dalam gereja untuk melaksanakan misa natal di Gereja Katolik Paroki ST Yusup berlokasi di Jalan Kesehatan No 41 Pringsewu Timur, Kabupaten Pringsewu, Selasa (25/12/2018).

Berdasarkan pantauan, terlihat perarak-arakan anak-anak yang membawa lilin sebelum dimulainya kegiatan misa perayaan kudus natal.

Ketua Panitia Natal 2018 Gereja Katolik Paroki ST Yusup Pringsewu, Istono menuturkan kegiatan hari ini terdiri dari perarakan anak-anak dan misa perayaan kudus natal.

Perarakan melibatkan anak-anak yang membawa lilin masuk ke altar bersama romo kemudian mereka duduk. Sesudah itu dilaksanakan kegiatan misa natal.

“Tema natal tahun ini “Tuhan Yesus Hikmat Bagi Kita”. Kita diajar meneladani Yesus dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya perbedaan, berbagai suku dan agama disatukan bersama hikmat Tuhan,” tuturnya saat dijumpai di sela-sela kegiatan.

Jumlah jamaat yang mengikuti kegiatan misa natal hari ini berjumlah sebanyak 500 jamaat yang berasal dari wilayah Pringsewu, Gadingrejo, Padang Bulan, dan Ambarawa.

“Harapan kita adanya kebersamaan di dalam natal dan perhatian juga dari semua pihak,” ungkap Iswanto.

“Dari keamanan sendiri jumlahnya sebanyak 10 anggota personel, ormas lima orang pemuda katolik, dan 10 orang panitia,” pungkasnya. (eka)

sumber : tribunnews.com

Sticky
0
December 24, 2018

Gelar Diskusi, Pemuda Katolik DKI Jakarta Soroti Potensi Kerawanan Pemilu 2019

Potensi pelanggaran pemilu mestinya juga tidak menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu saja melainkan juga peserta pemilu ditambah peran serta aktif dari masyarakat

Jakarta,Kabarnusantara.net– Ketua Pemuda Katolik DKI Jakarta Bondan Wicaksono menyebut Pemilu 2019 merupakan Pemilu yang memiliki potensi kerawanan pemilu yang tinggi.

“Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama kalinya yang dilakukan secara serentak antara Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) maka terdapat tantangan yang lebih besar dibandingkan pelaksanaan pemilu sebelumnya. Pemuda Katolik DKI Jakarta memandang perlunya pemetaan potensi kerawanan pemilu sebagai langkah awal kesiapan menghadapi pemilu 2019” kata Bondan dalam memberikan pemantik dalam Diskusi “Memetakan Potensi Kerawanan Pemilu 2019” di Jakarta Selatan, Sabtu (22/12/2018).

Selain memberikan apresiasi terhadap penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu dan DKPP yang saat ini tengah bekerja mempersiapkan Pemilu 2019, Bondan pun mengingatkan semua pihak terutama yang berkontestasi dalam Pemilu 2019 untuk taat dan patuh terhadap aturan pemilu yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Potensi pelanggaran pemilu mestinya juga tidak menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu saja melainkan juga peserta pemilu ditambah peran serta aktif dari masyarakat.

Bondan mewakili Pemuda Katolik DKI Jakarta menyerukan untuk mendorong semua pihak untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat dengan mengedepankan nilai – nilai moral, etika dan hak asasi manusia.

“Politik uang, kampanye di tempat ibadah, politisasi SARA dan penyebaran hoax (kabar bohong) serta ujaran kebencian merupakan cara – cara praktek politik yang tidak terhormat dan mari mengedepankan politik gagasan.” imbuh Bondan yang kini merupakan Staf Ahli di DPD RI.

Di akhir acara Pemuda Katolik DKI Jakarta mendeklarasikan Gerakan Persatuan Indonesia sebagai bentuk pernyataan sikap untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang damai dan tetap menjaga persatuan bangsa.

sumber : kabarnusantara.net

Sticky
0
December 24, 2018

Kaji Ulang Naskah Akademik RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Komisariat Daerah Pemuda Katolik Jawa Timur, Berharap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Ditunda Pengesahannya, Sabtu (22/12/2018). Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Rancangan Undang Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang rencananya akan segera disahkan menjadi UU hingga kini terus menimbulkan pro kontra.

Komisariat Daerah Pemuda Katolik Jawa Timur, berharap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ditunda pengesahannya, karena masih memerlukan pembahasan yang lebih seksama.

Pembentukan RUU ini dinilai juga tidak sesuai dengan asas – asas pembentukan peraturan perundang – undangan karena naskah akademik dibuat seolah-olah memasukan begitu saja materi aturan yang ada di Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ke RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

“Ada baiknya DPR RI kembali mempertimbangkan untuk menunda pengesahan atau pembahasan RUU ini, dan lebih baik melakukan perbaikan di naskah akademiknya supaya lebih komprehensif, sehingga tidak terkesan bahwa pasal – pasal yang terkait dengan pendidikan keagamaan katolik ini sekedar dimasukkan atau ditempelkan,” ujar Ketua Pemuda Katolik Jawa Timur, Agatha Retnosari, di Surabaya, Sabtu malam(22/12/2018).

RD. Edi Laksito, mendukung usulan Pemuda Katolik Jawa Timur untuk menunda urusan tentang pendidikan keagamaan dari RUU.

“Cukup berbicara mengenai UU Pesantren saja, tetapi agenda selanjutnya baru berbicara mengenai pendidikan keagamaan yang lebih luas dari urusan pesantren dimana mencakup semua agama yang ada di Indonesia,” ujar Romo Edi.

Romo Edi juga menyarankan agar diskursus mengenai RUU ini dimatangkan terlebih dahulu sebelum disahkan menjadi undang undang, karena menurutnya sejak diberlakukan Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, PP No. 55 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2012, dan PP No. 4 Tahun 2004 telah menempatkan domain pendidikan agama pada domain Departemen Agama.

“Sebenarnya aspek-aspek keagamaan itu di dalam Agama Katolik kewenangannya ada pada Hirarki Gereja sehingga tidak perlu ditempatkan di bawah Departemen Agama, dan akhirnya menimbulkan permasalahan, ” ujar Romo Edi.

Sementara itu, Pakar Pendidikan Anita Lie mengatakan, dalam pembuatan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, ada unsur kecerobohan di beberapa pasal.

“Membahas soal pendidikan, RUU itu masih tertulis konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), padahal KTSP itu sudah diganti Kurikulum 13 (K13), kok RUU ini masih menggunakan KTSP, jadi saya melihat banyak kecerobohan. Kemudian juga anatomi dari pasal-pasal ini juga menimbulkan kesan tergesa-gesa, hanya copy paste dari produk hukum yang sebelumnya,” ujar Anita.

Anita menyarankan untuk melibatkan semua elemen pendidikan bangsa dalam diskusi merumuskan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Sekedar informasi, sebelumnya Pemuda Katolik Jawa Timur telah mengadakan Forum Grup Discusion (FGD) pada 3 November 2018 di Aula Komplek Wisma Hati Kudus Yesus Keuskupan Surabaya tentang RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Dari situ, Pemuda Katolik Jawa Timur menilai pembentuk atau pengusul RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tidak memahami tentang kekhasan Gereja Katolik terkhusus mengenai bentuk – bentuk peribadatan dalam ajaran Gereja Katolik, dan masih banyak hal lagi yang perlu dipertimbangkan kembali sebelum disahkan menjadi undang undang.

sumber : superradio

Sticky
0
December 24, 2018

Pemuda Katolik Minta Kaji Ulang Naskah Akademik RUU Pesantren

Suasana Musyawarah Komisariat daerah Pemuda Katolik Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (22/12/2018) malam (Foto: Istimewa)

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Rancangan Undang Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang rencananya akan segera disahkan menjadi UU hingga kini terus menimbulkan pro kontra. Komisariat Daerah Pemuda Katolik Jawa Timur, berharap RUU terbut ditunda pengesahannya, dan dikaji ulang.

Pembentukan RUU ini dinilai juga tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan  peraturan perundang-undangan karena naskah akademik dibuat seolah-olah  memasukan begitu saja materi aturan yang ada di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ke RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

“Ada baiknya DPR RI kembali mempertimbangkan untuk menunda pengesahan atau pembahasan RUU ini, dan lebih baik melakukan perbaikan di naskah akademiknya supaya lebih komprehensif, sehingga tidak terkesan bahwa pasal – pasal yang terkait dengan  pendidikan keagamaan katolik ini sekedar dimasukkan atau ditempelkan,” ujar Ketua Pemuda Katolik Jawa Timur, Agatha Retnosari, di Surabaya, Sabtu (22/12/2018) malam.

RD Edi Laksito, mendukung usulan Pemuda Katolik Jawa Timur untuk menunda urusan tentang pendidikan keagamaan dari RUU.

“Cukup berbicara mengenai UU Pesantren saja, tetapi agenda selanjutnya baru berbicara mengenai pendidikan keagamaan yang lebih luas dari urusan pesantren dimana mencakup semua agama yang ada di Indonesia,” ujar Romo Edi.

Romo Edi juga menyarankan agar diskursus mengenai RUU ini dimatangkan terlebih sebelum disahkan menjadi Undang-Undang, karena menurutnya, sejak diberlakukan Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, PP No 55 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2012, dan PP No 4 Tahun 2004 telah menempatkan domain pendidikan agama pada domain Departemen Agama.

“Sebenarnya aspek-aspek keagamaan itu di dalam Agama Katolik kewenangannya ada pada Hirarki Gereja sehingga tidak perlu ditempatkan di bawah Departemen Agama, dan akhirnya menimbulkan permasalahan, ” ujar Romo Edi.

Sementara itu, Pakar Pendidikan Anita Lie mengatakan, dalam pembuatan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, ada unsur kecerobohan di beberapa pasal.

“Membahas soal pendidikan, RUU itu masih tertulis konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), padahal KTSP itu sudah diganti Kurikulum 13 (K13), kok RUU ini masih menggunakan KTSP, jadi saya melihat banyak kecerobohan. Kemudian juga anatomi dari pasal-pasal ini juga menimbulkan kesan tergesa-gesa, hanya copy paste dari produk hukum yang sebelumnya,” ujar Anita.

Anita menyarankan untuk melibatkan semua elemen pendidikan bangsa dalam diskusi merumuskan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Sekedar informasi, sebelumnya Pemuda Katolik Jawa Timur telah mengadakan Forum Grup Discusion (FGD) pada 3 November 2018, di Aula Komplek Wisma Hati Kudus Yesus Keuskupan Surabaya tentang RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Dari itu, Pemuda Katolik Jawa Timur menilai pembentuk atau pengusul RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tidak memahami tentang kekhasan Gereja Katolik terkhusus mengenai bentuk-bentuk peribadatan dalam ajaran Gereja Katolik, dan masih banyak hal lagi yang perlu dipertimbangkan kembali sebelum disahkan menjadi undang undang. (*)

Sumber : timesindonesia

Sticky
0
December 24, 2018

RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Belum Matang, Pemuda Katolik Jatim Desak Penundaan Pengesahan

RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Belum Matang, Pemuda Katolik Jatim Desak Penundaan Pengesahan

Suasana Ruang Grand Bromo Hotel Ibis, Jalan Basuki Rahmat Surabaya 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pemuda Katolik Jatim gelar seminar bertajuk “RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan serta Permasalahannya”, Sabtu (22/12/2018).

Seminar itu merupakan sebuah agenda dari Musyawarah Komisariat Daerah (Muskomda) Pemuda Katolik Jatim yang diadakan di Ruang Grand Bromo Hotel Ibis, Jalan Basuki Rahmat Surabaya.

Pemantik diskusi dalam seminar itu datangnya dari akademisi, politisi dan rohaniawan Katolik.

Seperti; Pakar Hukum, Philipus M.Hadjon; Pakar Pendidikan, Anita Lie; Politisi Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka; Ketua Komda Pemuda Katolik Jawa Timur,  Agatha Retnosari; Rohaniawan Katolik, Romo Edi Laksito.

Tema itu sengaja dipilih karena munculnya pro kontra di dunia pendidikan non pesantren dan keagamaan lantaran adanya RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Menurut Ketua Komda Jatim, Agatha Retnosari, RUU tersebut tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan perundangan-undangan.

“Kuat dugaan tidak didukung naskah akademik yang diperuntukkan pendidikan keagamaan,” katanya.

Menurutnya, Pasal 85 Ayat 1 sampai 4 RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, tidak memahami kekhasan gereja Katolik, khususnya mengenai bentuk peribadatan ajarin gereja Katolik.

“Harusnya pembahasan RUU ini melibatkan kami sebagai elemen atau Ormas gereja Katolik di Indonesia,” katanya.

Agatha berharap melalui seminar ini, dapat mendesak Komisi VIII DPR RI untuk menunda pengesahan RUU. Ia menganjurkan, untuk menggodok kembali RUU tersebut, melibatkan para pakar pendidikan dan elemen Ormas keagaaman lainnya.

“Sehingga tercipta produk hukum pendidikan keagamaan yang aspiratif dan jauh dari potensi konflik di tengah masyarakat,” pungkasnya.

sumber : tribunnews.com

Sticky
0
December 23, 2018

Pemuda Katolik : Jangan Ada Embel-embel Politik di Perayaan Natal

Ketua Pemuda Katolik Komda Kalimantan Barat (dok.rri)

 

KBRN, Pontianak : Pemuda Katolik Kalimantan Barat (Kalbar) menginginkan perayaan Natal 25 Desember 2018 bebas dari kepentingan politik. Seyogyanya, Natal ini dijadikan ajang untuk bersilaturahmi dan meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama.

“Natal inikan hari besar keagamaan. Maka harus dimanfaatkan bagi yang merayakan, untuk meningkatkan iman dan pertaubatan. Selain itu, Natal ini juga kesempatan untuk bersilaturahmi, siapapun bisa menggunakan momentum ini tanpa embel-embel politik,” kata Ketua Komisariat Daerah Pemuda Katolik Kalbar Maskendari, saat dihubungi via telepon, Sabtu (22/12/2018).

Maskendari juga setuju, jika dalam kegiatan keagamaan seperti perayaan Natal, semua pihak khususnya yang terlibat sebagai peserta Pemilu 2019, bisa menanggalkan atribut politiknya. Termasuk menghindari pemasangan alat peraga kampanye (APK) di kegiatan Natal.

“Intinya, momentum Natal adalah tempat kita untuk menanggalkan atribut politik, membangun silaturahmi yang tulus. Sehingga kembali ke kehidupan antar individu yang lebih nyaman,” jelasnya.

‘Kan sudah jelas dalam aturan, jika peserta pemilu dilarang memanfaatkan kegiatan keagamaan untuk berkampanye. Termasuklah memasang APK, karena itu bagian dari kampanye atau citra diri,” pungkasnya.

sumber : rri.co.id

Sticky
0
December 13, 2018

INI PESAN KETUA UMUM PEMUDA KATOLIK SEBELUM TERPILIH

Ketua Umum PP Pemuda Katolik, dr Karolin Margret Natasa memberikan kata sambutan usai Misa Pembukaan Kongres Nasional XVII Pemuda Katolik di Millenium Ballroom, Kupang, Nusa Tenggara Timur. [HIDUP/A.Bilandoro]

HIDUPKATOLIK.com – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik periode 2015-2018, dr Karolin Margret Natasa, secara mufakat telah terpilih kembali sebagai Ketua Umum dalam Kongres Nasional XVII Pemuda Katolik 2018 yang berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 7-9 Desember 2018 lalu.

Dalam kesempatan usai Misa Pembukaan Kongres Nasional XVII Pemuda Katolik bersama Uskup Agung Kupang, Mgr Petrus Turang di Millenium Ballroom, Karolin menyampaikan kata sambutan sebagai berikut:

Hari ini kita kembali bergerak dari seluruh penjuru Indonesia, untuk memikirkan masa depan organisasi untuk bangsa dan negara, tiga tahun kedepan. Sesuai dengan amanat Kongres Batam, maka tuan rumah pelaksanaan Kongres adalah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Saya mencoba menghubungkan dengan situasi kebatinan hari-hari belakangan ini. Kongres Pemuda Katolik kali ini dilaksanakan di NTT adalah bagian dari rencana Allah, bukan suatu kebetulan.

Kita, dengan situasi yang berkembang akhir-akhir ini, ada kekhawatiran, bahkan ketakutan, atas nama Pemilu Pilkada dengan berbagai isu. Hari ini kita bisa berkumpul dari seluruh masyarakat NTT, kami sudah merasakan sambutan yang luar biasa.

NTT dengan populasi masyarakat umat Katolik yang besar, turut hadir pula perwakilan dari Jawa Timur, Aceh, dan Sumatra Barat, yang mengalami situasi yang berbeda. Dengan berada di NTT, mereka menghadapi situasi yang berbeda. Ini akan menjadi sumber energi bagi PK dalam berkarya .

Sampai sekarang, saya sering ditanya, apakah PK sama seperti PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), beda! OMK (Orang Muda Katolik)? Bukan.

Kita sudah ada sejak Indonesia sedang berjuang untuk merdeka. PK bertugas untuk mencetak orang, itulah yang tersulit, di semua lini. Orang Katolik harus mampu terlibat untuk kesejahteraan bersama.

Kami dari PP melakukan berbagai upaya kaderisasi, memaksimalkan, menghadirkan PK di seluruh penjuru tanah air. Oleh karena itu kami hadir di NTT, bukan sekadar memilih Ketua untuk tiga tahun kedepan. Kita sama-sama duduk dan bicara, mau kemana organisasi ini.

Tantangan ideologi kebangsaan mulai dipertanyakan. Dimanakah PK, bersama elemen lain, teman-teman dari GP Ansor, Muhammadiyah, bahwa PK dibentuk bukan hanya untuk kepentingan sesaat, tetapi kepentingan negara Indonesia.

Tinggalkan semua konflik-konflik yang tidak produktif, mari kita bicara untuk kepentingan umum. Berbuat untuk bangsa tidak hanya sewaktu kita menjadi wakil rakyat atau gubernur, tetapi apa yang kita buat bagi kaum kita, yang lemah. Politik adalah keberpihakan sebagai umat Katolik, dan iman Katolik adalah kepada mereka yang lemah. Kita perlu menerjemahkan iman kita dalam wujud yang nyata.

Terimakasih kepada Mgr Turang sejak tiga tahun yang lalu. Apakah PK? PK tidak alergi dan tidak anti pada politik. Ketika kita ingin mewujudkan cita-cita kita, maka kekuasaan dan keberpihakan adalah salah satu langkah yang perlu kita ambil, dengan segala resikonya.

Pemerintah Provinsi membantu kita 250 juta, dan dari Keuskupan 100 juta rupiah. Ini transparan dan akuntabel, disebut saja. Perlu kami beritahukan, panitia masih defisit, Pak Wagub. Inflasi tertinggi disebabkan oleh tiket, dan ini yang menyebabkan defisit.

Ketua Umum PK juga turut berterimakasih kepada teman-teman di pengurus pusat, para Komda (Komisariat Daerah), lintas agama. “Saya yakin tidak bisa melaksanakan ini tanpa dukungan anda,” kata Karolin.

“Karolin, kenapa mau jadi Ketua PK?”, tanya seorang umat. Ketika tiga tahun saya pontang-panting, apa sih yang saya kerjakan? Karena kita ingin generasi kita lebih baik dari kita hari ini. Generasi di masa yang akan datang mampu berbuat lebih baik melalui kehidupan berbagsa dan bernegara.

Teman-teman pengurus, jangan sia-siakan harapan yang dititipkan kepada kita.
“Berlayar ke kota kupang, kapal berlayar di bukit tinggi,
Siang malam selalu dikenang, Pemuda Katolik untuk NKRI
Tujuh buah bukit ku ukir, hanya satu lemari kaca
Pemuda Katolik itu pemikir, tidak takut berkarya nyata. 

Ketua Umum berserta seluruh Komda yang mendapatkan penghargaan dari PP Pemuda Katolik (dok.hidup)

Salve!

sumber : hidupkatolik.com

Sticky
0
December 10, 2018

dr. Karolin Margret Natasa Kembali Pimpin PP Pemuda Katolik

Dr. Karolin Margret Natasa Kembali Pimpin PP Pemuda Katolik

Ketua Umum PP Pemuda Katolik, dr. Karolin Margret Natasa saat berfoto bersama seusai Kongres Nasional XVII Pemuda Katolik di Swiss-Be linn hotel Kota Kupang, NTT, Minggu (9/12/2018).

dr. Karolin Margret Natasa menjadi ketua umum terpilih secara aklamasi karena mendapat dukungan penuh 20 Komda Pemuda Katolik

POS-KUPANG.COM | KUPANG – Riuh tepuk tangan dan pekikan ‘Pro Ecclesia Et Patria’ tak hentinya diteriakan saat pimpinan sidang dalam Kongres XVII Pemuda Katolik membacakan ketetapan dr. Karolin Margret Natasa sebagai Ketua Umum Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Katolik periode 2018-2021.

Dinamika terjadi saat pembahasan dan pengesahan tata tertib (tatib) persidangan hingga penutupan Kongres Nasional XVII Pemuda Katolik oleh Ketua Umum terpilih, dr. Karolin Margret Natasa.

Karolin menjadi ketua umum terpilih secara aklamasi karena mendapat dukungan penuh 20 Komisariat Daerah (Komda) dari 21 Komda Pemuda Katolik yang mengikuti Kongres Nasional XVII Pemuda Katolik.

Dukungan sebagian besar dukungan disampaikan secara langsung saat sidang pandangan umum Komda-Komda terhadap pandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PP Pemuda Katolik periode 2015-2018.

Sebagian Komda lainnya memberikan dukungan saat pengajuan bakal calon dalam sidang Pemilihan ketua umum PP Pemuda Katolik periode 2018-2021.

Sumber : tribunnews

Sticky
0