Login
or
Register

Kegiatan & Berita

  • 28 Oct 2017
    Bogor, Jawa Barat – Bertempat di  Hotel Padjajaran Suites Rapat Pimpinan Nasional II Pemuda Katolik resmi digelar (27/10), Rapimnas II Pemuda Katolik Sendiri di buka dengan resmi oleh Uskup Keuskupan Bogor Mgr Paskalis Bruno Syukur. Dalam sambutannya ketika membuka Rapimnas, Mgr. Paskalis mendorong pemuda pada umumnya dan Pemuda Katolik pada khususnya untuk terlibat dalam membangun bangsa […]
  • 30 Apr 2017
    Kehadiran dan geliat Pemuda Katolik semakin diminati banyak pihak. Terbukti dalam gelaran Muskomda Pemuda Katolik Provinsi Bangka Belitung pada 29-30 April 2017 sebanyak  3 (tiga) orang kandidat ketua bersaing memperebutkannya. Ferdinan Widyantoro dari Komcab Pangkalpinang, secara terbuka telah diusulkan Komcabnya untuk menjadi Bakal Calon Ketua. Pengusaha muda ini sudah didaulat menjadi bakal calon sebelum proses […]
June 07, 2015

Pemuda Katolik Nobar Final Liga Champions 2015

Nobar Final ChampionsFinal Liga Champions 2015 antara Juventus vs Barcelona menarik perhatian pencinta sepak bola hampir di seluruh dunia. Tak terkecuali, pengurus Pemuda Katolik juga ikut dalam acara nonton bareng (Nobar) Final Liga Champions 2015.

Dalam final tersebut, Barcelona memastikan diri sebagai klub elit tingkat Eropah 2015 setelah mengalahkan Juventus dengan skor 3:1.

Tampak Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Agustinus Tamo Mbapa (Gustaf) pada acara Nobar di D88 Lapiazza Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu dini hari (7/6/2015).

Sticky
0
June 06, 2015

Syukuran Ulang Tahun Ketua Umum

Ketum Ultah

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Agustinus Tamo Mbapa (Gustaf) merayakan ulang tahun pada tanggal 6 Juni 2015. Peringatan Ulang Tahun Ketua Umum PK ini bertepatan dengan Hari Lahir Presiden I RI, Bung Karno. Tampak suasana kekeluargaan pada acara syukuran di Jakarta, Sabtu 6 Juni 2015. Tampak Ketua Umum PP PK Agustinus Tamo Mbapa (kedua dari kanan) bersama istri, Ibu Kathrin (kanan) serta anggota keluarga dan para sahabat.

Sticky
0
June 05, 2015

PP Pemuda Katolik Bersilaturahmi dengan Harry Tanoe

PK - Ketum Perindo

 

 

 

 

 

Jakarta – Sejumlah Pengurus Pusat Pemuda Katolik (PK) Republik Indonesia bersilaturahmi dengan pemilik MNC Group Hary Tanoesoedibjo di Gedung MNC Tower, Jakarta, pada Jumat (29/5) malam.
Ketua Umum PK Agustinus Tamo Mbapa didampingi jajarannya seperti PK Ardy Susanto, Ferdi Lusti Tulis, Richard Moertidjaya, Hendrik Jauhari Oratmangun, Celestinus Reda dan Alfred Edomeko.
Hary Tanoe dalam pertemuan tersebut menegaskan pentingnya organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan menjadi pressure group yang produktif dan konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat. Organisasi kepemudaan, seperti Pemuda Katolik, harus menjadi wadah bagi kaum muda untuk terlibat dalam membangun bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia.
“Harapan saya ke depan, PK harus punya program-program yang berorientasi pada masyarakat,” ujar Hary Tanoe.
Dia mengharapkan organisasi kepemudaan harus kembali pada core value yang diperjuangkan setiap organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan merupakan salah elemen masyarakat yang bisa menjaga kestabilitasan.
“Bangsa kita sedang tidak stabil, terjadi banyak anomali, seperti lautnya luas, tetapi ikan dan garam impor, batubara banyak, tetapi listrik impor begitu juga hal lain. Siapa yang bisa atasi hal tersebut? Tentu, masyarakat Indonesia termasuk organisasi kepemudaan,” katanya.
Agustinus Tamo Mbapa mengapresiasi kesedian Hary Tanoe yang telah memberikan masukan kepada PK. Sebagai salah satu tokoh nasional yang sukses, Hary Tanoe layak dicontoh.
“Salah satu problem bangsa kita adalah krisis kepemimpinan nasional. Pemuda Katolik yang tersebar di seluruh kabupaten di Indonesia berupaya untuk menciptakan kader-kader muda yang nantinya menjadi pemimpin nasional. Salah satu caranya adalah silaturahmi, dialog, dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh nasional,” ujarnya.
Bersama tokoh-tokoh nasional lainnya, Hary Tanoe diundang menjadi salah satu nara sumber dalam Kongres Pemuda Katolik pada Agustus mendatang di Kepulauan Riau.
Yustinus Paat/HS

Sticky
0
June 05, 2015

Mahasiswa dan Tritura Jilid II

Friederich Batari, newOleh Friederich Batari **)

 

TULISAN mantan Wakil Presiden RI Profesor Boediono dengan judul “Indonesia di Mata Lee Kuan Yew”, (Kompas, 21/5/2015), perlu direnungkan sebagai sebuah pekerjaan rumah kita sebagai bangsa. Dalam tulisan tersebut, Profesor Boediono mengutip pandangan Lee Kuan Yew, pendiri sekaligus mantan Perdana Menteri Singapura, sebagai berikut:

“Satu dasa warsa terakhir ini kinerja Indonesia lumayan, ekonominya secara konsisten tumbuh antara 4 dan 6 persen. Krisis keuangan global tidak banyak memengaruhi kinerjanya. Investasi dalam jumlah besar dari Tiongkok dan Jepang masuk, tertarik oleh adanya sumber alam yang melimpah. Namun, dalam 10 sampai 30 tahun mendatang, saya tidak melihat negeri ini akan mengalami perubahan besar. Malaysia barangkali akan maju lebih cepat karena secara geografis negara ini lebih menyatu, sistem transportasinya lebih baik, dan angkatan kerjanya lebih mempunyai motivasi.

Meskipun mengalami kemajuan, ekonomi Indonesia masih mengandalkan pada sumber daya alam dan peduduknya masih menggantungkan pada apa yang diberikan alam dan bukan pada apa yang dapat mereka ciptakan dengan kedua tangan mereka. Melimpahnya sumber alam cenderung membuat orang malas: ‘Ini tanah saya. Anda menginginkan yang terkandung di dalamnya? Bayar saya.’ Pandangan seperti itu akan menumbuhkan sikap hidup dan budaya santai, yang nantinya sulit untuk dihilangkan.”

Saya melihat, pandangan Lee Kuan Yew itu merupakan tantangan bersama untuk segera dijawab melalui kerja nyata, utamanya oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta jajaran kabinetnya sehingga perubahan besar dapat terwujud. Tantangan tersebut memang tidak hanya menjadi tugas eksekutif, tetapi juga legislatif dan yudikatif mulai dari pusat hingga daerah, termasuk mahasiwa dan pemuda, dan masyarakat sipil dan kaum cindikiawan.

Pertanyaannya adalah perubahan besar seperti apa dan bagaimana perubahan itu diwujudkan. Syarat pertama untuk melakukan perubahan besar adalah adanya kesadaran bersama seluruh elemen bangsa untuk mengidentifikasi mana masalah pokok dan mana masalah ikutannya, berikut melakukan konsolidasi kekuatan serta memulai usaha kerja nyata dalam semangat dan ritme bersama mengatasi keadaan. Jika ini bisa dilakukan maka keinginan untuk mewujudkan perubahan besar adalah sebuah keniscayaan.

Sebagai salah satu aktifis pergerakan mahasiswa, yang pernah aktif di PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) bersama aktifis dari organisasi mahasiswa lainnya, juga terpanggil untuk ikut berkontribusi dengan mengambil langkah nyata dalam usaha mewujudkan cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Qua Vadis, Nawacita?

Nawacita, atau sembilan program prioritas yang dicanangkan Jokowi dan Jusuf Kalla pada kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 2014, secara kasat mata, belum menunjukkan hasilnya. Sejak awal, Jokowi-Jusuf Kalla dalam membentuk kabinetnya (Kabinet Kerja), dikesankan publik bahwa kepentingan politik pragmatis lebih dominan ketimbang memilih figur menteri yang mumpuni, yang menjadi ujung tombak dalam menerjemahkan dan melaksanakan visi, misi dan programnya melalui kerja-kerja nyata di kementerian/lembaga. Ini menjadi salah satu tantangan awal yang dihadapi pemerintahan Jokowi-JK. Tantangan berikutnya, terkait mekanisme kerja dan pola komunikasi dari Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla bersama jajaran kabinet.

Salah satu contoh, komunikasi yang kurang lazim dari seorang Presiden adalah terkait Peraturan Presiden (Perppres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Perppres tersebut memang telah dicabut. Namun untuk menarik dicermati mengenai pernyataan Presiden Jokowi yang merasa tidak membaca isi Pesppres tersebut saat ditandatangani.

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mungkin seorang Presiden menerbitkan kebijakan tanpa mengetahui isi kebijakan tersebut? Pernyataan Presiden Jokowi tentu menuai reaksi sejumlah kalangan. Pernyataan Presiden Jokowi telah secara nyata memperlihatkan lemahnya sistem dan prosedur kerja administrasi serta komunikasi di lingkungan Kantor Kepresidenan.

Padahal, semua orang tahu bahwa sebelum sebuah kebijakan ditetapkan, mesti telah melewati proses pembahasan yang panjang dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga, bahkan telah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Presiden. Namun, dengan pertimbangan ‘pencitraan’, semua proses panjang tersebut diabaikan atau seakan-akan tidak berjalan.

Perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), juga menjadi salah satu aspek yang turut memperlambat tercapainya Program Nawa Cita Jokowi-JK, khususnya di bidang penegakan hukum.

Selain bidang hukum, sebagian besar kalangan mengkhawatirkan kinerja pemeritahan Jokowi-JK dalam bidang ekonomi. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, pelambatan pertumbuhan ekonomi bahkan berada dibawah 5 persen pada kuartal pertama, 2015, beban rakyat meningkat akibat kelangkaan beras, kenaikan harga gas elpiji, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang memicu naiknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat, adalah persoalan cukup serius. Maka, tak heran muncul pandangan yang meminta Presiden Jokowi untuk merombak jajaran kabinet di bidang ekonomi.

Dalam posisi ini, saya belum melihat perombakan kabinet (reshuffle) sebagai solusi efektif untuk mengatasi keadaan ekonomi yang mengalami pelambatan saat ini. Wacana reshuffle kabinet hendaknya dilihat sebagai bentuk ketidakpuasan publik terhadap kinerja kabinet. Karena itu, wacana reshuffle harus dijawab oleh Presiden Jokowi untuk melakukan konsolidasi di jajaran kabinet guna menjawab ekspektasi publik melalui kerja-kerja nyata.

 

Gerakan Mahasiswa

Mahasiswa dalam sejarah pergerakannya, harus diakui telah menjadi kekuatan pembaharu atau perubahan. Di awal abad ke-21, misalnya, era Kebangkitan Nasional 1908, disusul Sumpah Pemuda 1928, Era Kemerdekaan 1945, Era Orde Baru 1966 dan Era Reformasi 1998 adalah contoh nyata kontribusi mahasiswa sebagai kekuatan perubahan.

Melihat keadaan saat ini, seluruh kekuatan mahasiswa diajak untuk ikut berkontribusi agar semangat dan cita-cita luhur perjuangan reformasi tetap pada rel yang benar.

Presiden Jokowi tentu tahu akan besarnya kekuatan mahasiswa. Tak heran, Presiden Jokowi mengundang badan eksekutif mahasiswa (BEM) dan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) di Istana Negara, 19 Mei 2015, dengan menghasilkan lima kesepakatan, antara lain kesediaan Presiden Jokowi untuk membenahi segala sistem. Presiden Jokowi juga berkomitmen untuk menuntaskan persoalan ekonomi dengan mengintervensi harga bahan pokok yang berimplikasi langsung pada daya beli masyarakat kecil.

Apalagi yang dilakukan Presiden Jokowi, hampir sama yang dilakukan Presiden Soekarno, 1966. Soekarno mengundang pimpinan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Pusat, KAMI Jakarta Raya, dan KAMI UI ke Istana Merdeka, 18 Januari 1966.

Waktu itu, Cosmas Batubara sebagai salah satu Presidium KAMI Pusat tampil membacakan tuntutan mahasiswa, yang dikenal Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat), yakni Turunkan Harga; Reshuffle Kabinet Dwikora; dan Bubarkan PKI.

Dalam buku “Cosmas Batubara, Sebuah Otobiografi Politik” diterbitkan oleh penerbit buku Kompas, Maret 2007, Tritura disusun dan dirumuskan di Margasiswa I – Kantor Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Jalan Sam Ratulangi No.1 Menteng, Jakarta Pusat sekaligus dijadikan Kantor Sekretariat KAMI Pusat.

Pertanyaannya, akankah mahasiswa kembali mencatat sejarah dengan mengajukan Tritura Jilid II (minus Pembubaran PKI)? Saya melihat, situasi dan kinerja ekonomi saat ini, tampaknya menjadi alasan yang kuat bagi mahasiswa untuk menyerukan kembali tuntutan (Tritura) Jilid II.

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan dibawah 5 persen pada kuartal pertama 2015, ditambah lagi kenaikan harga-harga seperti sembako (beras), tarif dasar listik (TDL), gas, dan lain-lainnya bisa menjadi alasan yang kuat untuk menuntut penurunan harga. Selain itu, kinerja Kabinet Kerja di era kepemimpinan Presiden Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, yang dianggap belum responsif menjawab persoalan ekonomi serta persoalan sosial dan politik saat ini juga bisa menjadi alasan bagi mahasiswa untuk menyerukan perlunya Reshufle Kabinet Kerja (Bukan Kabinet Dwikora).

Selanjutnya, meski Partai Komunis Indonesia (PKI) telah dibubarkan, namun kita masih menghadapi berbagai ancaman dalam bentuk yang lain, seperti bahaya narkoba, korupsi, radikalisme dan sejumlah hal yang berpotensi bisa mengancam keutuhan kita sebagai bangsa. Ini bisa mendorong lahirnya tuntutan ketiga. Karena itu, Tritura menjadi keniscayaan dan relevan untuk kembali disuarakan mulai hari ini.

Dan, PMKRI yang berulang tahun ke-68 pada 25 Mei 2015, mesti kembali aktif menorehkan sejarahnya seperti tahun 1966 untuk turut berkontribusi memajukan dan menata bangsa ini melalui Tritura Jilid II. Selamat berjuang!!!

 

*) **) Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Pemuda Katolik

*) Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Pemuda Katolik

**) Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Periode 2004-2006;

 

 

(Catatan: Artikel ini pernah dikirim ke Harian Kompas tanggal 25 Mei 2015)

Sticky
0
May 26, 2015

Negara Harus Santuni Keluarga Korban Jogja

154756_4989865865490_150901159_nJAKARTA, TIMEX – Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Selasa, (2/4) kemarin, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengusut tuntas kasus penembakan empat tahanan di Lapasa Cebongan, Sleman, Jogjakarta, Sabtu, (23/3) lalu. Pemuda Katolik juga meminta agar keluarga korban yang ditinggalkan perlu disantuni. Hal ini disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Agustinus Tamo Mbapa, kepada pers di Jakarta, kemarin. Dalam pernyataannya, Gustaf -sapaan akrab Agustinus Tamo Mbapa-, menyatakan peristiwa yang terjadi di Lapas Cebongan membuktikan kalau negara ini telah lalai melindungi rakyatnya dari kelompok-kelompok premanisme yang merusak tatanan keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, PP Pemuda Katolik mendesak agar Kapolri segera mengungkap kasus ini dan para aktor intelektual di balik pembunuhan ini diadili. “Presiden segera memanggil Kapolri dan Panglima TNI untuk koordinasi secara intens untuk mengungkap pelaku intelektual dan diproses hukum,” kata Gustaf lagi.Selain itu, dia juga meminta Komnas HAM agar fokus dan berani mengungkap pelaku pelanggaran HAM tersebut. Siapapun dalangnya perlu diungkap secara transparan. Dalam poin kelima, Gustaf menegaskan, karena ini adalah kelalaian negara, maka negara harus bertanggungjawab. Negara harus memberi santunan kemanusiaan bagi keluarga korban. “Negara harus memberikan santunan dan memberikan beasiswa kepada anak-anak korban yang sedang sekolah. Ini salah satu bentuk pertanggungjawaban negara,” tegas Gustaf. Terpisah, anggota Komisi I DPR RI, Tjahjo Kumolo, kepada wartawan di Senayan, kemarin, mengatakan, Komnas HAM harus berperan lebih besar dalam investigasi peristiwa di Lapas Sleman. Menurutnya, tim investigasi yang dibentuk TNI, Komnas HAM termasuk Polri, tidak boleh tumpang tindih. “Menurut saya, lebih baik masing-masing punya peran supaya tidak ada intervensi,” kata Tjahjo. Walau begitu, Tjahjo juga mendukung bila pemerintah membentuk tim independen atas kasus penembakan empat tahanan tersebut. “Kalau ada usulan lembaga independen sah-sah saja, sehingga fair libatkan pers, kalau internal TNI AD membuat investigasi dengan dugaan opini yang berkembang sah-sah saja,” ujarnya. Dia pun berharap, pemerintah mengambil langkah tegas dalam kasus ini dan harus transparan agar segera terungkap siapa dalangnya. Tak boleh lagi dibiarkan kasus seperti ini mengendap. Jika tidak, aksi-aksi seperti ini pasti akan terus terjadi. “Sudah berulang kali aksi main hakim sendiri terjadi di negeri ini. Pemerintah seharusnya tegas dan buktikan bahwa aparat negara ini masih berfungsi,” pungkas Sekjen PDIP ini.Pendapat lain disampaikan anggota Forum Advokat Pengawal Konstitusi (Faksi), Petrus Selestinus. Menurut dia, pemerintah tidak perlu lagi membentuk tim investigasi independen seperti yang diusulkan berbagai pihak. Peran penyelidikan kasus ini sudah ada di institusi Polri dan TNI. Oleh karena itu, pemerintah melalui Komnas HAM bersama dua institusi itu segera menjalankan tugasnya secara profesional menyelidiki kasus ini. “Kalau terlalu banyak tim investigasi independen semakin membuat kasus ini ruwet. Jangan-jangan akan ada upaya untuk mengaburkan fakta-fakta yang ada,” kata Petrus.Lebih lanjut, kata Petrus, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan sebagainya cukup ikut mengontrol dan mengawasi, sedangkan tugas-tugas penyelidikan diserahkan kepada institusi TNI dan Polri serta Komnas HAM. “Ada penyidik TNI dan Polri ditambah dari Komnas HAM silakan laksanakan tugas. Pemerintah tidak perlu lagi membuat tim penyelidik lain yang akan semakin mengaburkan fakta-fakta,” ujarnya. (sam/fmc/rsy)

Sticky
0
May 26, 2015

Penyerahan SK Pelantikan oleh Ketua Pemuda Katholik Kalbar Maskendari

11KBRN, Sintang : Pengurus Komcab Pemuda Katolik Sintang Dilantik Sesuai UU no 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, negara sudah memberikan kesempatan kepada kalangan muda untuk melibatkan diri dalam membangun bangsa serta  banyaknya peluang yang bisa diambil oleh Pemuda  untuk mengabdi kepada bangsa guna memberdayakan masyarakat dengan cara pencerahan, pendampingan dan pembinaan masyarakat secara langsung. Untuk itu Pemuda Katholik terpanggil guna menjawab tantangan tersebut..  

Wakil Bupati Sintang Drs. Ignasius Juan, MM,mengungkapkan hal itu ketika melantik  Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Sintang di Gedung Pancasila,kemarin. 

 “Dirinya  berharap Pemuda Katolik bisa menyusun program yang praktis saja seperti sosialisasi bahaya narkoba, peningkatan ekonomi masyarakat, penyadaran akan pentingnya pendidikan, pelatihan keterampilan untuk kalangan pemuda sehingga kita siap menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN” ungkap  Ignasius Juan.  

 Sementara itu,Pastor Herman Yosef Ga’i, Pr   saat memberikan kotbahnya menyampaikan bahwa dalam memperjuangkan sesuatu memang kita perlu bersama dengan yang lainnya dan Pemuda Katolik merupakan wadah untuk bersama-sama memperjuangkan harapan kita berdasarkan nilai-nilai Katolik seperti kejujuran, kedamaian, dan keiklasan.  

 Sedangkan, Ketua Pemuda Katolik Komcab Kabupaten Sintang Yohanes Patikal menyampaikan permohonan dukungan dari banyak pihak supaya bisa menjalankan dan mencapai tujuan organisasi.    “saya ingin semua kegiatan Pemuda Katolik bisa berjalan dan sesuai dengan moto yang ada. Saya juga mengajak seluruh anggota untuk bersama-sama menggerakan organisasi ini supaya aktif, eksis dan hidup serta hadir sebagai pilar gereja dan tanah air”harap Yohanes Patikal. 

 Ketua Komda Kalbar Maskendari menyampaikan proses kaderisasi di organisasi    Pemuda Katolik sampai saat ini masih berjalan dengan baik.“Saya sangat sepakat bahwa keterlibatan organisasi Pemuda Katolik untuk memperjuangkan  kesejahteraan, meskipun ini bukan satu-satunya jalan. Saya juga minta organisasi ini membantu negara memberantas narkoba. Pemuda Katolik saya dorong untuk memberdayakan masyarakat dalam hal ekonomi, pertanian, dan perikanan” terang Maskendari

 Pelantikan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Sintang Periode 2014-2017 di Gedung Pancasila  dilakukan oleh Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah Propinsi Kalimantan Barat Maskendari, SP, M. Si dan bertindak sebagai saksi pelantikan Drs. Ignasius Juan, MM dan Pastor Herman Yosef Ga’I, Pr.(Wismo)

Sticky
0
May 26, 2015

Pemuda Katolik Pemimpin Harus Jadi Pelayan Masyarakat

10Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Agustinus Tamo Mbapa mengimbau elit politik dan para pemimpin di semua tingkatan agar mengutamakan pelayanan kepada masyarakat ldquo Pemimpin harus menjadi pelayan masyarakat rdquo tegas Agustinus Tamo Mbapa saat sambutan pada acara Pelantikan Komisariat Daerah Komda Pemuda Katolik Propinsi Riau di Pekanbaru Sabtu 15 11 2014 Lebih lanjut Agustinus Tamo Mbapa yang akrab disapa Gustaf.

Sticky
0
Sri Sultan: Kini sukar mendapat tokoh nasional Katolik
May 26, 2015

Sri Sultan: Kini sukar mendapat tokoh nasional Katolik

9Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyoroti kelemahan pendidikan kader sebagai penyebab sulitnya orang-orang Katolik saat ini yang tampil sebagai tokoh-tokoh nasional dibanding dengan pada masa-masa awal kemerdekaan.

“Bahkan, nyaris tidak ada aktivitas orang muda Katolik yang mengarahkan mereka pada peran dan tanggung jawab dalam politik. Hal ini berbeda dengan pada masa-masa awal kemerdekaan, dimana kala itu, banyak sekali tokoh-tokoh Katolik yang mengambil peran sentral,” katanya saat memberi keynote speech dalam acara Dies Natalis ke-67 Pemuda Katolik di Kampus Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Minggu, (16/12).

Menurut Sultan, saat ini tidak ada pendidikan yang mumpuni bagi kader-kade Katolik sehingga tidak muncul tokoh seperti IJ Kasimo, tokoh politik pejuang kemerdekaan yang dianugerahi gelar pahlawan tahun ini dan Mgr Soegijapranata SJ, uskup pribumi pertama yang turut berperan mengusir penjajah Belanda dan terkenal dengan semboyannya, ‘menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia’ serta sejumlah tokoh lain selama era pemerintahan Presiden  Soekarno dan Presiden Soeharto.

“Jika dahulu ada Kasimo, Soegijapranata dan kawan-kawan, maka kini, bangsa ini merindukan munculnya tokoh-tokoh Katolik di tingkat nasional yang sekaliber mereka”, kata Sultan.

Ia menambahkan,  pernyataan bahwa ‘generasi muda adalah masa depan, harapan dan tulang punggung Gereja’ hanya sebatas wacana.

“Belum banyak tindakan konkret oleh orang muda dan usaha dari orang muda Katolik sendiri untuk berbuat sesuatu yang didukung oleh para tokoh senior politisi Katolik dan Gereja”.

Ia menjelaskan, sebuah keniscayaan bila Gereja Katolik mampu mencetak pemimpin-pemimpin yang bekerja karena menjadi panggilan hatinya, menjadi pemimpin yang tegas, tidak otoriter, mampu menjamin terbangunnya iklim demokrasi yang kuat dan merawat keberagaman yang menjadi ciri Indonesia.

Ketua Umum Pemuda Katolik Agustinus Tamo Mbapa, mengakui memang pendidikan kader-kader Katolik masih  belum ditata dengan baik.

“Selain itu, ada semacam keterputusan atau tidak ada regenerasi pendidikan kader dari generasi tua ke generasi muda”, ungkapnya.

Mbapo juga melihat peran Gereja yang cukup intens pada zaman dahulu dalam mendampingi kader-kader Katolik.

“Orang-orang muda Katolik betul-betul diperhatikan oleh Gereja, berbeda dengan situasi beberapa tahun terakhir”.

Namun, ia menjelaskan, saat ini Pemuda Katolik sedang terus memperluas jaringan kerja sama dengan pihak hirarki Gereja dan juga dengan lembaga-lembaga lain.

Sementara itu, Ketua Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligerja Indonesia (KWI), Mgr Yustinus Harjosusanto MSF mengatakan, saat ini Gereja memang tidak memiliki lembaga khusus untuk mendidik kader-kader Katolik, tetapi menyerahkan hal itu pada organisasi-organisasi dan partai politik.

“Meski demikian, tentu saja Gereja tetap memperhatikan umatnya yang menjadi politikus”, katanya kepada ucanews.com ketika ditemui di sela-sela acara.

Uskup Tanjung Selor ini mengakui memang banyak orang Katolik yang menjadi politikus, namun hanya sedikit yang menjiwai semangat kekatolikan.

“Semangat kekatolikan itu kan mengedapankan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran dan juga keberpihakan pada orang-orang kecil. Namun, sekarang hal itu belum menjadi spirit dari orang-orang Katolik yang menjadi politikus”, tegasnya.

Ia menjelaskan, selama ini Komisi Kerawam memang berupaya memfasilitasi pertemuan politisi-politisi Katolik, yang biasa diadakan setiap bulan untuk meningatkan mereka akan jati diri sebagai orang Katolik.

“Kalau orang-orang Katolik hasil didikan organisasi dan yang menyebar di partai-partai politik menghayati nilai-nilai kekatolikan dalam menjalankan profesi mereka, maka tentu gelar sebagai tokoh nasional akan datang dengan sendirinya. Hanya saja, ini masih menjadi persoalan Gereja saat ini, yang mesti disikapi secara serius”, tegasnya.

Ryan Dagur, Yogyakarta

Sticky
0
Umat Kristen Diminta Bersuara Soal Agresi Israel Ke Palestina
May 26, 2015

Umat Kristen Diminta Bersuara Soal Agresi Israel Ke Palestina

8Reformata.com – Agresi militer Israel yang terjadi di Palestina, turut mengundang simpati dari kalangan pemuda Kristen dan Katolik, dalam pertemuan yang dilakukan antara dewan pimpinan pusat Gerakan pemuda Kristen (DPP GAMKI) dan persatuan pemuda katolik dengan kedutaan Palestina di kantor kedutaan Palestina, Jakarta Pusat,  Selasa (15/07). GAMKI melalui ketua umumnya Michael Watimena mengatakan bahwa umat Kristen diminta untuk bersuara lebih lantang mengenai serangan Israel yang banyak menewaskan anak-anak dan perempuan.

Menurut Michael Watimena yang datang bersama ketua umum pemuda Katolik Agustinus Tamo Mbapa, menjelaskan bahwa mengapa umat Kristen perlu bersuara lantang mengenai agresi Israel ke Palestina, tak lain karena di Palestina dan Israel sendiri banyak  peradaban tentang sejarah Kristen. Tidak terbayangkan jika peradaban tersebut rusak oleh roket antara pihak yang bertikai baik dari pihak Israel maupun pihak Palestina dalam hal ini  adalah Hamas. “Duta besar Palestina mengharapkan kepada kami, sebagai komponen pemuda Kristen yang ada di Indonesia untuk memberikan suara terhadap konflik di Palestina, mengapa? Karena di sana (Palestina) adalah tempat kelahiran Yesus Kristus sampai wafat-Nya, kalau untuk umat Muslim menurut duta besar Palestina banyak alternatif, contohnya di Mekkah, tapi untuk orang Kristen hanya ada di Palestina, oleh karenanya umat Kristen diharapkan memberikan suara yang lantang demi penyelesaian konflik di Palestina”. Ujar Watimena seusai mengadakan pertemuan tertutup dengan duta besar Palestina Faiz N. Mehdawi.

Lebih lanjut lagi Michael Watimena mengatakan, bahwa sesuai dengan penjelasan dari duta besar Palestina untuk Indonesia kepada GAMKI dan PP Katolik, bahwa konflik kemanusiaan yang terjadi saat ini di Palestina adalah murni konflik politik dan bukan konflik agama.

Sticky
0