Login
or
Register

Komda Jawa Timur

berita_satgas-pemuda-katolik-banyuwangi
May 04, 2020

Pemuda Katolik Banyuwangi Serahkan Bantuan Kepada Warga Terdampak Covid-19

BANYUWANGI – Pemuda Katolik Cabang Banyuwangi serahkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 berupa puluhan Sembako, ratusan Masker, Masker Medis 5 box dan APD di wilayah Banyuwangi bagian selatan, Senin (5/5/2020) siang. Ketua Pemuda Katolik Cabang Banyuwangi, Marcelinus Florianus GG, ST mengatakan selain menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Coronavirus, pihaknya juga melakukan sosialisasi […]

Sticky
0
posko100
May 01, 2020

Posko-100 Produksi Hand Sanitizer Hingga Disinfektan Secara Swadaya

SURABAYA – Pandemi virus corona (Covid-19) yang masih terjadi memantik semangat gotong-royong masyarakat untuk turut membantu pemerintah. Upaya memutus rantai penyebaran virus dilakukan secara mandiri. Gerakan tersebut diawali oleh Posko Whisnu Sakti Buana (Posko-100) di kawasan Pakis, Kecamatan Sawahan Surabaya. Warga sekitar dibantu para relawan secara swadaya memproduksi Hand Sanitizer dan melakukan penyemprotan desinfektan dengan teknologi aerosol. Mereka […]

Sticky
0
December 24, 2018

Kaji Ulang Naskah Akademik RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Komisariat Daerah Pemuda Katolik Jawa Timur, Berharap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Ditunda Pengesahannya, Sabtu (22/12/2018). Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Rancangan Undang Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang rencananya akan segera disahkan menjadi UU hingga kini terus menimbulkan pro kontra.

Komisariat Daerah Pemuda Katolik Jawa Timur, berharap RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ditunda pengesahannya, karena masih memerlukan pembahasan yang lebih seksama.

Pembentukan RUU ini dinilai juga tidak sesuai dengan asas – asas pembentukan peraturan perundang – undangan karena naskah akademik dibuat seolah-olah memasukan begitu saja materi aturan yang ada di Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ke RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

“Ada baiknya DPR RI kembali mempertimbangkan untuk menunda pengesahan atau pembahasan RUU ini, dan lebih baik melakukan perbaikan di naskah akademiknya supaya lebih komprehensif, sehingga tidak terkesan bahwa pasal – pasal yang terkait dengan pendidikan keagamaan katolik ini sekedar dimasukkan atau ditempelkan,” ujar Ketua Pemuda Katolik Jawa Timur, Agatha Retnosari, di Surabaya, Sabtu malam(22/12/2018).

RD. Edi Laksito, mendukung usulan Pemuda Katolik Jawa Timur untuk menunda urusan tentang pendidikan keagamaan dari RUU.

“Cukup berbicara mengenai UU Pesantren saja, tetapi agenda selanjutnya baru berbicara mengenai pendidikan keagamaan yang lebih luas dari urusan pesantren dimana mencakup semua agama yang ada di Indonesia,” ujar Romo Edi.

Romo Edi juga menyarankan agar diskursus mengenai RUU ini dimatangkan terlebih dahulu sebelum disahkan menjadi undang undang, karena menurutnya sejak diberlakukan Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, PP No. 55 Tahun 2007, UU No.12 Tahun 2012, dan PP No. 4 Tahun 2004 telah menempatkan domain pendidikan agama pada domain Departemen Agama.

“Sebenarnya aspek-aspek keagamaan itu di dalam Agama Katolik kewenangannya ada pada Hirarki Gereja sehingga tidak perlu ditempatkan di bawah Departemen Agama, dan akhirnya menimbulkan permasalahan, ” ujar Romo Edi.

Sementara itu, Pakar Pendidikan Anita Lie mengatakan, dalam pembuatan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, ada unsur kecerobohan di beberapa pasal.

“Membahas soal pendidikan, RUU itu masih tertulis konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), padahal KTSP itu sudah diganti Kurikulum 13 (K13), kok RUU ini masih menggunakan KTSP, jadi saya melihat banyak kecerobohan. Kemudian juga anatomi dari pasal-pasal ini juga menimbulkan kesan tergesa-gesa, hanya copy paste dari produk hukum yang sebelumnya,” ujar Anita.

Anita menyarankan untuk melibatkan semua elemen pendidikan bangsa dalam diskusi merumuskan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Sekedar informasi, sebelumnya Pemuda Katolik Jawa Timur telah mengadakan Forum Grup Discusion (FGD) pada 3 November 2018 di Aula Komplek Wisma Hati Kudus Yesus Keuskupan Surabaya tentang RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Dari situ, Pemuda Katolik Jawa Timur menilai pembentuk atau pengusul RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tidak memahami tentang kekhasan Gereja Katolik terkhusus mengenai bentuk – bentuk peribadatan dalam ajaran Gereja Katolik, dan masih banyak hal lagi yang perlu dipertimbangkan kembali sebelum disahkan menjadi undang undang.

sumber : superradio

Sticky
0
December 24, 2018

Pemuda Katolik Minta Kaji Ulang Naskah Akademik RUU Pesantren

Suasana Musyawarah Komisariat daerah Pemuda Katolik Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (22/12/2018) malam (Foto: Istimewa)

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Rancangan Undang Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang rencananya akan segera disahkan menjadi UU hingga kini terus menimbulkan pro kontra. Komisariat Daerah Pemuda Katolik Jawa Timur, berharap RUU terbut ditunda pengesahannya, dan dikaji ulang.

Pembentukan RUU ini dinilai juga tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan  peraturan perundang-undangan karena naskah akademik dibuat seolah-olah  memasukan begitu saja materi aturan yang ada di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ke RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

“Ada baiknya DPR RI kembali mempertimbangkan untuk menunda pengesahan atau pembahasan RUU ini, dan lebih baik melakukan perbaikan di naskah akademiknya supaya lebih komprehensif, sehingga tidak terkesan bahwa pasal – pasal yang terkait dengan  pendidikan keagamaan katolik ini sekedar dimasukkan atau ditempelkan,” ujar Ketua Pemuda Katolik Jawa Timur, Agatha Retnosari, di Surabaya, Sabtu (22/12/2018) malam.

RD Edi Laksito, mendukung usulan Pemuda Katolik Jawa Timur untuk menunda urusan tentang pendidikan keagamaan dari RUU.

“Cukup berbicara mengenai UU Pesantren saja, tetapi agenda selanjutnya baru berbicara mengenai pendidikan keagamaan yang lebih luas dari urusan pesantren dimana mencakup semua agama yang ada di Indonesia,” ujar Romo Edi.

Romo Edi juga menyarankan agar diskursus mengenai RUU ini dimatangkan terlebih sebelum disahkan menjadi Undang-Undang, karena menurutnya, sejak diberlakukan Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, PP No 55 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2012, dan PP No 4 Tahun 2004 telah menempatkan domain pendidikan agama pada domain Departemen Agama.

“Sebenarnya aspek-aspek keagamaan itu di dalam Agama Katolik kewenangannya ada pada Hirarki Gereja sehingga tidak perlu ditempatkan di bawah Departemen Agama, dan akhirnya menimbulkan permasalahan, ” ujar Romo Edi.

Sementara itu, Pakar Pendidikan Anita Lie mengatakan, dalam pembuatan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, ada unsur kecerobohan di beberapa pasal.

“Membahas soal pendidikan, RUU itu masih tertulis konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), padahal KTSP itu sudah diganti Kurikulum 13 (K13), kok RUU ini masih menggunakan KTSP, jadi saya melihat banyak kecerobohan. Kemudian juga anatomi dari pasal-pasal ini juga menimbulkan kesan tergesa-gesa, hanya copy paste dari produk hukum yang sebelumnya,” ujar Anita.

Anita menyarankan untuk melibatkan semua elemen pendidikan bangsa dalam diskusi merumuskan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Sekedar informasi, sebelumnya Pemuda Katolik Jawa Timur telah mengadakan Forum Grup Discusion (FGD) pada 3 November 2018, di Aula Komplek Wisma Hati Kudus Yesus Keuskupan Surabaya tentang RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Dari itu, Pemuda Katolik Jawa Timur menilai pembentuk atau pengusul RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tidak memahami tentang kekhasan Gereja Katolik terkhusus mengenai bentuk-bentuk peribadatan dalam ajaran Gereja Katolik, dan masih banyak hal lagi yang perlu dipertimbangkan kembali sebelum disahkan menjadi undang undang. (*)

Sumber : timesindonesia

Sticky
0
December 24, 2018

RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Belum Matang, Pemuda Katolik Jatim Desak Penundaan Pengesahan

RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Belum Matang, Pemuda Katolik Jatim Desak Penundaan Pengesahan

Suasana Ruang Grand Bromo Hotel Ibis, Jalan Basuki Rahmat Surabaya 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pemuda Katolik Jatim gelar seminar bertajuk “RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan serta Permasalahannya”, Sabtu (22/12/2018).

Seminar itu merupakan sebuah agenda dari Musyawarah Komisariat Daerah (Muskomda) Pemuda Katolik Jatim yang diadakan di Ruang Grand Bromo Hotel Ibis, Jalan Basuki Rahmat Surabaya.

Pemantik diskusi dalam seminar itu datangnya dari akademisi, politisi dan rohaniawan Katolik.

Seperti; Pakar Hukum, Philipus M.Hadjon; Pakar Pendidikan, Anita Lie; Politisi Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka; Ketua Komda Pemuda Katolik Jawa Timur,  Agatha Retnosari; Rohaniawan Katolik, Romo Edi Laksito.

Tema itu sengaja dipilih karena munculnya pro kontra di dunia pendidikan non pesantren dan keagamaan lantaran adanya RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Menurut Ketua Komda Jatim, Agatha Retnosari, RUU tersebut tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan perundangan-undangan.

“Kuat dugaan tidak didukung naskah akademik yang diperuntukkan pendidikan keagamaan,” katanya.

Menurutnya, Pasal 85 Ayat 1 sampai 4 RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, tidak memahami kekhasan gereja Katolik, khususnya mengenai bentuk peribadatan ajarin gereja Katolik.

“Harusnya pembahasan RUU ini melibatkan kami sebagai elemen atau Ormas gereja Katolik di Indonesia,” katanya.

Agatha berharap melalui seminar ini, dapat mendesak Komisi VIII DPR RI untuk menunda pengesahan RUU. Ia menganjurkan, untuk menggodok kembali RUU tersebut, melibatkan para pakar pendidikan dan elemen Ormas keagaaman lainnya.

“Sehingga tercipta produk hukum pendidikan keagamaan yang aspiratif dan jauh dari potensi konflik di tengah masyarakat,” pungkasnya.

sumber : tribunnews.com

Sticky
0